Jakarta: Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Kota Bandung diwajibkan untuk tetap bekerja dari kantor terutama bagian layanan publik yang membutuhkan kehadiran langsung. Pemerintah Kota Bandung memastikan tidak akan memberlakukan sistem work from home (WFH).
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan kebutuhan kehadiran fisik ASN masih sangat tinggi, terutama untuk pelayanan masyarakat di berbagai unit kerja. Sehingga kebijakan WFH pun saat ini belum diperlukan bagi Pemkot Bandung meski harus melakukan efisiensi anggaran.
"Kami masih membutuhkan kehadiran dan operasional yang dilakukan secara langsung. Karena itu, efisiensi yang kami lakukan bukan dengan WFH, tetapi pada perjalanan dinas dan konsumsi rutin," kata Farhan di Balai Kota Bandung, dikutip Rabu, 29 Oktober 2025.
Farhan menjelaskan sektor pelayanan publik seperti Mal Pelayanan Publik (MPP) dan cabang-cabangnya di kecamatan dan kelurahan tetap harus beroperasi secara tatap muka.
"Layanan masyarakat tidak bisa terganggu, apalagi di kondisi cuaca ekstrem seperti sekarang. Semua harus siaga," jelas Farhan.
Farhan mengatakan efisiensi anggaran dilakukan agar kinerja ASN tetap optimal tanpa membebani keuangan daerah. Langkah tersebut juga sejalan dengan instruksi pemerintah pusat dalam pengendalian belanja rutin.
"Fokus kami adalah menjaga kinerja tetap maksimal sambil menekan pemborosan. ASN tetap hadir, tapi kegiatan pendukung seperti perjalanan dinas dibuat lebih selektif," ungkap Farhan.
Selain itu Farhan mengaku Pemkot Bandung tengah menyiapkan langkah-langkah efisiensi digitalisasi untuk mendukung kinerja ASN agar lebih produktif tanpa menambah biaya operasional.
"Kita sudah mulai menuju sistem yang lebih efisien, tapi pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama," ujar Farhan.
Jakarta: Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah
Kota Bandung diwajibkan untuk tetap bekerja dari kantor terutama bagian layanan publik yang membutuhkan kehadiran langsung. Pemerintah Kota Bandung memastikan tidak akan memberlakukan sistem work from home (WFH).
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan kebutuhan kehadiran fisik ASN masih sangat tinggi, terutama untuk pelayanan masyarakat di berbagai unit kerja. Sehingga kebijakan WFH pun saat ini belum diperlukan bagi Pemkot Bandung meski harus melakukan efisiensi anggaran.
"Kami masih membutuhkan kehadiran dan operasional yang dilakukan secara langsung. Karena itu, efisiensi yang kami lakukan bukan dengan WFH, tetapi pada perjalanan dinas dan konsumsi rutin," kata Farhan di Balai Kota Bandung, dikutip Rabu, 29 Oktober 2025.
Farhan menjelaskan sektor pelayanan publik seperti Mal Pelayanan Publik (MPP) dan cabang-cabangnya di kecamatan dan kelurahan tetap harus beroperasi secara tatap muka.
"Layanan masyarakat tidak bisa terganggu, apalagi di kondisi cuaca ekstrem seperti sekarang. Semua harus siaga," jelas Farhan.
Farhan mengatakan efisiensi anggaran dilakukan agar kinerja ASN tetap optimal tanpa membebani keuangan daerah. Langkah tersebut juga sejalan dengan instruksi pemerintah pusat dalam pengendalian belanja rutin.
"Fokus kami adalah menjaga kinerja tetap maksimal sambil menekan pemborosan. ASN tetap hadir, tapi kegiatan pendukung seperti perjalanan dinas dibuat lebih selektif," ungkap Farhan.
Selain itu Farhan mengaku Pemkot Bandung tengah menyiapkan langkah-langkah efisiensi digitalisasi untuk mendukung kinerja ASN agar lebih produktif tanpa menambah biaya operasional.
"Kita sudah mulai menuju sistem yang lebih efisien, tapi pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama," ujar Farhan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(ANN)
