Jakarta: Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham)Silmy Karim. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyoroti persoalan warga negara asing (WNA) di dalam negeri.
Sahroni meminta pengawasan maksimal dilakukan terhadap bule di Tanah Air. Jika bermasalah, tindakan tegas harus dilakukan.
"Jadi tolong Pak Dirjen, sikapi ini secara betul-betul, terapkan mekanisme pengawasan dan penindakan yang konkret. Jangan sampai harus tunggu laporan masyarakat dan polisi,” kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Rabu, 21 Juni 2023.
Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem itu menyampaikan bule bermasalah dinilai cukup meresahkan. Seperti yang sering terjadi di Bali.
Oknum WNA bermasalah tersebut, kata Sahroni, berbuat seenaknya. Bahkan, tidak menghormati norma dan aturan yange berlaku di Indonesia.
"Dari mulai pelanggaran lalu lintas sampai asusila, ada semua itu. Bahkan tidak usah jauh-jauh (Bali), di Jakarta sendiri ini banyak sekali refugee (pengungsi) yang tidak jelas kehidupan dan statusnya, bahkan ada yang jadi pengamen," ungkap dia.
Selain itu, Sahroni menyoroti sederet masalah melibatkan oknum di imigrasi. Hal itu dinilai menjadi salah satu faktor penghambat kinerja imigrasi.
Namun, Sahroni mengingatkan persoalan melibatkan oknum di imigrasi dilakukan hati-hati. Harus diketahui apakah oknum tersebut terlibat dengan mafia atau tidak agar penindakan yang diambil tepat.
"Ketahui dahulu mereka ini oknum mafia atau oknum yang bekerja secara sistematis-struktural dari dalam. Jangan seperti kasus TPPO yang ditangani oleh Polda Jatim kemarin itu, ada tersangka yang tidak terlibat dengan pelaku namun turut ditersangkakan,” sebut dia.
Tak lupa juga Sahroni mengapresiasi kinerja Ditjen Imigrasi. Instansi yang dipimpin Silmy Karim itu dinilai sudah bekerja dengan humanis dan mengambil keputusan tepat terkait permasalahan WNA di dalam negeri.
Bahkan belakangan Pak Menkumham juga memberhentikan sementara bebas visa kunjungan (BVK) 159 negara akibat ganguan ketertiban umum, bagus sekali itu, tegas,” ujar dia.
Sementara itu, Dirjen Imigrasi Silmy Karim bersama seluruh jajaran berkomitmen segera menuntaskan hal-hal yang menjadi catatan Komisi III DPR. Berbagai masukkan dari Komisi III dinilai sangat berharga guna meningkatkan kinerja serta pelayanan Imigrasi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Jakarta:
Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI (
Kemenkumham)Silmy Karim. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyoroti persoalan warga negara asing (WNA) di dalam negeri.
Sahroni meminta pengawasan maksimal dilakukan terhadap bule di Tanah Air. Jika bermasalah, tindakan tegas harus dilakukan.
"Jadi tolong Pak Dirjen, sikapi ini secara betul-betul, terapkan mekanisme pengawasan dan penindakan yang konkret. Jangan sampai harus tunggu laporan masyarakat dan polisi,” kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Rabu, 21 Juni 2023.
Bendahara Umum (Bendum) DPP
Partai NasDem itu menyampaikan bule bermasalah dinilai cukup meresahkan. Seperti yang sering terjadi di Bali.
Oknum
WNA bermasalah tersebut, kata Sahroni, berbuat seenaknya. Bahkan, tidak menghormati norma dan aturan yange berlaku di Indonesia.
"Dari mulai pelanggaran lalu lintas sampai asusila, ada semua itu. Bahkan tidak usah jauh-jauh (
Bali), di Jakarta sendiri ini banyak sekali
refugee (pengungsi) yang tidak jelas kehidupan dan statusnya, bahkan ada yang jadi pengamen," ungkap dia.
Selain itu, Sahroni menyoroti sederet masalah melibatkan oknum di imigrasi. Hal itu dinilai menjadi salah satu faktor penghambat kinerja
imigrasi.
Namun, Sahroni mengingatkan persoalan melibatkan oknum di imigrasi dilakukan hati-hati. Harus diketahui apakah oknum tersebut terlibat dengan mafia atau tidak agar penindakan yang diambil tepat.
"Ketahui dahulu mereka ini oknum mafia atau oknum yang bekerja secara sistematis-struktural dari dalam. Jangan seperti kasus TPPO yang ditangani oleh Polda Jatim kemarin itu, ada tersangka yang tidak terlibat dengan pelaku namun turut ditersangkakan,” sebut dia.
Tak lupa juga Sahroni mengapresiasi kinerja Ditjen Imigrasi. Instansi yang dipimpin Silmy Karim itu dinilai sudah bekerja dengan humanis dan mengambil keputusan tepat terkait permasalahan WNA di dalam negeri.
Bahkan belakangan Pak Menkumham juga memberhentikan sementara bebas visa kunjungan (BVK) 159 negara akibat ganguan ketertiban umum, bagus sekali itu, tegas,” ujar dia.
Sementara itu, Dirjen Imigrasi Silmy Karim bersama seluruh jajaran berkomitmen segera menuntaskan hal-hal yang menjadi catatan Komisi III DPR. Berbagai masukkan dari Komisi III dinilai sangat berharga guna meningkatkan kinerja serta pelayanan Imigrasi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
