Kominfo Inisiasi Pembuatan Panduan Menghadapi Fake News di ASEAN

Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menginisiasi pembuatan pedoman pengelolaan informasi pemerintah. Pedoman ini dibuat untuk mencegah penyebaran berita palsu atau fake news di negara-negara ASEAN. "Kita merasa negara-negara ASEAN memerlukan panduan bersama. Panduan yang bisa diterapkan di semua negara-negara untuk memerangi fake news dan disinformasi," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo, Usman Kansong, dalam konferensi pers workshop paduan pengelolaan informasi pemerintah dalam penanggulangan berita palsu dan disinformasi se-ASEAN di Jakarta, Kamis, 2 Maret 2023. Usman mengatakan awalnya ia dan Pusat Kelembagaan Internasional (PusKI) mengajukan semacam inisiatif kepada Sekretariat ASEAN untuk menyusun panduan menanggulangi misinformasi. Gayung bersambut, proposal Sub-Committee on Information (SCI) dengan judul Guideline Development on Management of Government Information for Combating Fake News and Disinformation in the Media (Guideline) yang diajukan telah disahkan. Pengesahan dilakukan pada pertemuan the 56th Meeting of the ASEAN Committee on Culture and Information (COCI-56) pada 8 September 2021. "Artinya proposal tersebut mendapatkan dukungan dana dari ASEAN Cultural Fund (ACF),” ujar Usman.   Usman mengatakan fake news dan disinformasi sejatinya merupakan tantangan semua negara. Baik yang bergabung dengan ASEAN ataupun tidak. "Karena hal ini penting bagi kita untuk menyusun satu panduan, berdasarkan karakteristik di masing-masing negara. Hari ini ini adalah workshop untuk mematangkan panduan tersebut," ucap Usman. Dalam kegiatan workshop kali ini, lanjut Usman, semua negara-negara ASEAN hadir untuk membedah dan mematangkan panduan yang telah disusun. Ia juga menerangkan jika kegiatan workshop ini menjadi bagian dari langkah Kominfo untuk menghadapi Pemilu 2024. Sebab, pada pemilu sebelumnya sangat banyak beredar informasi palsu dan fake news. Nantinya akan disampaikan bagaimana persiapan Indonesia dalam menghadapi Pemilu 2024. Selain itu, Kominfo akan berbagi pengalaman dengan negara-negara ASEAN, bagaimana menghadapi fake news dan disinformasi, yang belajar dari Pemilu 2019. Sebab, pada Pemilu 2019, Indonesia sangat banyak mendapatkan serangan digital yang berbaur politik. "Jadi setelah berbagi pengalaman dengan negara ASEAN, bakal membuat panduannya. Karena menurut hasil Demokrasi Forum bulan Desember 2022, penyebab rusaknya demokrasi adalah disinformasi di media sosial, karena itu penting bagi kita untuk address," kata Usman. Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id