Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap jumlah perputaran uang yang melibatkan calon anggota legislatif dan partai politik pada Pemilu 2024. Perputaran uang mencapai Rp80 triliun.
"Selama periode Januari 2023 - Mei 2024, PPATK telah menyampaikan 108 produk intelijen berupa keuangan terkait dengan Pemilu 2024 yang atau melibatkan parpol/anggota parpol/calon legislatif/ incumbent/pejabat aktif dengan nominal perputaran dana sebesar total Rp80 triliun," kata Kepala PPAT Ivan Yustianvandana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 26 Juni 2024.
Dari perputaran uang itu, PPATK menemukan indikasi mencurigakan. PPATK melaporkan indikasi tersebut kepada sejumlah lembaga.
Sebanyak 35 hasil analisis dilaporkan kepada Kejaksaan Agung, 21 hasil analisis dan 5 hasil pemeriksaan diberikan kepada KPK dan 1 hasil analisis dan 1 hasil pemeriksaan diberikan kepada Polri.
Baca juga: Pakar TPPU: Penjudi dan Bandar Sama-sama Kriminal
Kemudian 39 informasi ke Bawaslu, 1 informasi diberikan ke OJK, 3 informasi ke BIN, 1 ke BAIS, dan 1 informasi ke KPU.
PPATK lantas memberikan rekomendasi kepada Komisi III DPR. Di antaranya, PPATK berharap evaluasi ketentuan dana kampanye beserta sanksi bagi yang melanggar.
Kemudian penerapan kewajiban rekening khusus dana kampanye untuk caleg. Pasalnya selama ini hanya untuk Pilpres. PPATK juga berharap adanya pembatasan penarikan uang tunai bagi calon kontestan pemilu.
"PPATK senantiasa fokus dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung rencana kerja pemerintah dan pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) di Indonesia dan menciptakan iklim pemilu yang bebas, rahasia, jujur dan adil," tegas Ivan.
Jakarta:
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap jumlah perputaran uang yang melibatkan calon anggota legislatif dan partai politik pada Pemilu 2024. Perputaran uang mencapai Rp80 triliun.
"Selama periode Januari 2023 - Mei 2024, PPATK telah menyampaikan 108 produk intelijen berupa keuangan terkait dengan Pemilu 2024 yang atau melibatkan parpol/anggota parpol/calon legislatif/ incumbent/pejabat aktif dengan nominal perputaran dana sebesar total Rp80 triliun," kata Kepala PPAT Ivan Yustianvandana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 26 Juni 2024.
Dari perputaran uang itu,
PPATK menemukan indikasi mencurigakan. PPATK melaporkan indikasi tersebut kepada sejumlah lembaga.
Sebanyak 35 hasil analisis dilaporkan kepada Kejaksaan Agung, 21 hasil analisis dan 5 hasil pemeriksaan diberikan kepada KPK dan 1 hasil analisis dan 1 hasil pemeriksaan diberikan kepada Polri.
Baca juga:
Pakar TPPU: Penjudi dan Bandar Sama-sama Kriminal
Kemudian 39 informasi ke Bawaslu, 1 informasi diberikan ke OJK, 3 informasi ke BIN, 1 ke BAIS, dan 1 informasi ke KPU.
PPATK lantas memberikan rekomendasi kepada Komisi III DPR. Di antaranya, PPATK berharap evaluasi ketentuan dana kampanye beserta sanksi bagi yang melanggar.
Kemudian penerapan kewajiban rekening khusus dana kampanye untuk caleg. Pasalnya selama ini hanya untuk Pilpres.
PPATK juga berharap adanya pembatasan penarikan uang tunai bagi calon kontestan pemilu.
"PPATK senantiasa fokus dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung rencana kerja pemerintah dan pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) di Indonesia dan menciptakan iklim pemilu yang bebas, rahasia, jujur dan adil," tegas Ivan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DHI)
