Jakarta: Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa validitas data penerima dari pemerintah daerah menjadi faktor penutama kelancaran proses konstruksi. Pernyataan ini ditegaskan Tito di tengah percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana di tiga provinsi Sumatera,
Berdasarkan data Satgas PRR per 26 Februari, pembangunan hunian tetap di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat direncanakan sebanyak 17.969 unit. Dari jumlah tersebut, 401 unit telah memasuki tahap konstruksi. Pembangunan ini dilakukan secara paralel oleh berbagai lembaga, termasuk BNPB, Polri, Kementerian PKP, Yayasan Buddha Tzu Chi, Baznas, Danantara, hingga Kadin.
Namun di balik progres tersebut, Tito menyoroti tantangan utama yang kerap menghambat percepatan pembangunan, yaitu ketidaklengkapan data calon penerima manfaat.
"Kecepatan membangun Huntap itu nomor satu adalah data dari pemda. Ini harus ditanya satu per satu warga ini," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 27 Februari 2026.
Menurutnya, meskipun konstruksi fisik dapat dikebut oleh berbagai pihak, proses akan mandek jika pemerintah daerah tidak segera merampungkan pendataan warga yang berhak menerima bantuan. Ia pun berkomitmen untuk terus mengawal kelengkapan data tersebut hingga ke tingkat bupati dan gubernur.
"Pasti saya akan kejar bupati semua, gubernur saya pasti akan kejar penyiapan datanya," ujarnya.
Sementara itu, rincian progres pembangunan di masing-masing daerah menunjukkan tren positif meski masih pada tahap awal. Di Aceh, dari target 9.430 unit, sebanyak 104 unit sedang dalam pengerjaan.
Sumatera Utara mencatatkan 524 unit dari rencana 4.493 unit, meningkat dari 297 unit pekan lalu. Adapun Sumatera Barat membangun 817 unit dari target 4.046 unit, naik dibanding pekan sebelumnya yang berjumlah 655 unit.
Pembangunan hunian permanen ini memang memerlukan waktu lebih lama dibanding hunian sementara (huntara) karena harus memenuhi standar bangunan tahan bencana, mencakup kesiapan lahan, perencanaan teknis, dan infrastruktur permanen.
Dengan penekanan pada validitas data, Satgas PRR berharap pembangunan dapat berjalan lancar tanpa hambatan administratif, sehingga penyintas bencana segera mendapatkan kepastian tempat tinggal yang layak dan aman.
Jakarta: Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa validitas data penerima dari pemerintah daerah menjadi faktor penutama kelancaran proses konstruksi. Pernyataan ini ditegaskan Tito di tengah percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana di tiga provinsi Sumatera,
Berdasarkan data Satgas PRR per 26 Februari, pembangunan hunian tetap di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat direncanakan sebanyak 17.969 unit. Dari jumlah tersebut, 401 unit telah memasuki tahap konstruksi. Pembangunan ini dilakukan secara paralel oleh berbagai lembaga, termasuk BNPB, Polri, Kementerian PKP, Yayasan Buddha Tzu Chi, Baznas, Danantara, hingga Kadin.
Namun di balik progres tersebut, Tito menyoroti tantangan utama yang kerap menghambat percepatan pembangunan, yaitu ketidaklengkapan data calon penerima manfaat.
"Kecepatan membangun Huntap itu nomor satu adalah data dari pemda. Ini harus ditanya satu per satu warga ini," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 27 Februari 2026.
Menurutnya, meskipun konstruksi fisik dapat dikebut oleh berbagai pihak, proses akan mandek jika pemerintah daerah tidak segera merampungkan pendataan warga yang berhak menerima bantuan. Ia pun berkomitmen untuk terus mengawal kelengkapan data tersebut hingga ke tingkat bupati dan gubernur.
"Pasti saya akan kejar bupati semua, gubernur saya pasti akan kejar penyiapan datanya," ujarnya.
Sementara itu, rincian progres pembangunan di masing-masing daerah menunjukkan tren positif meski masih pada tahap awal. Di Aceh, dari target 9.430 unit, sebanyak 104 unit sedang dalam pengerjaan.
Sumatera Utara mencatatkan 524 unit dari rencana 4.493 unit, meningkat dari 297 unit pekan lalu. Adapun Sumatera Barat membangun 817 unit dari target 4.046 unit, naik dibanding pekan sebelumnya yang berjumlah 655 unit.
Pembangunan hunian permanen ini memang memerlukan waktu lebih lama dibanding hunian sementara (huntara) karena harus memenuhi standar bangunan tahan bencana, mencakup kesiapan lahan, perencanaan teknis, dan infrastruktur permanen.
Dengan penekanan pada validitas data, Satgas PRR berharap pembangunan dapat berjalan lancar tanpa hambatan administratif, sehingga penyintas bencana segera mendapatkan kepastian tempat tinggal yang layak dan aman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(CEU)
