Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atas nama Presiden Republik Indonesia secara resmi menyematkan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan dalam Pengelolaan, Pengembangan, dan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Pengusulan Tahun 2025.
Prosesi sakral ini dilaksanakan di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (1/6/2026), bertepatan dengan momentum Peringatan Hari Lahir Pancasila.
Penganugerahan ini diberikan kepada tujuh figur yang terdiri dari kepala daerah dan kepala perangkat daerah. Mereka dinilai sukses melahirkan inovasi kebijakan yang berdampak nyata pada peningkatan mutu lingkungan pesisir serta penguatan taraf hidup masyarakat nelayan.
Di balik penyerahan penghargaan tersebut, terdapat proses seleksi dan rekam jejak yang sangat ketat.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Kemendagri, Safrizal ZA menegaskan bahwa pemberian tanda kehormatan ini tidak merujuk pada penilaian subjektif, melainkan melalui fase verifikasi berlapis sejak diusulkan pada 10 Juli 2025.
Selain penilaian teknis dan administratif oleh Tim Penilai yang melibatkan Kemenko Bidang Pangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta internal Kemendagri (Ditjen Bina Adwil dan Ditjen Bangda), para kandidat juga harus lolos dari proses pembersihan rekam jejak hukum yang ekstrem.
Baca Juga :
Kemendagri Matangkan Pengembangan NTPD 112 Bersama Korea Selatan
“Para penerima penghargaan telah mendapatkan hasil klarifikasi dan verifikasi dari empat lembaga hukum utama, yaitu Badan Intelijen Negara (BIN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung RI," ungkap Safrizal ZA dalam laporan resminya kepada Mendagri.
Setelah dinyatakan bersih dan lolos dari skrining empat lembaga hukum tersebut, Tim Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) melakukan verifikasi lapangan sebelum akhirnya dinilai oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Legalitas penghargaan ini kemudian dikukuhkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 126/TK/Tahun 2025 yang ditetapkan pada 10 Desember 2025.
Momentum Hari Lahir Pancasila
Penganugerahan Satyalancana Wira Karya ini semestinya digelar pada upacara puncak Hari Nusantara yang diperingati setiap tanggal 13 Desember. Namun terjadi perubahan agenda menyusul transisi pemerintahan dan penyesuaian nomenklatur Kabinet.
Peringatan Hari Nusantara yang sebelumnya dikoordinasikan oleh Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) terakhir kali diselenggarakan pada tahun 2023. Pada tahun 2024 dan 2025, peringatan Hari Nusantara tidak diselenggarakan secara nasional.
Oleh karena itu, Kemendagri mengambil inisiatif strategis untuk mengintegrasikan prosesi penyematan tanda kehormatan ini ke dalam rangkaian Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026.
Potensi Masif Maritim Indonesia
Dalam sambutannya, Mendagri menyampaikan bahwa pengelolaan kelautan bukan sekadar simbol, melainkan fondasi strategis nasional. Merujuk Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, luas wilayah daratan Indonesia mencapai 1.892.410,091 Km² dengan 17.380 pulau yang tersebar di 38 Provinsi.
Sementara itu, luas perairan laut nasional menembus 6.400.000 Km² dengan garis pantai sepanjang 108.000 Km. Dengan volume produksi perikanan nasional tahun 2025 yang mencapai 26.262.141 ton senilai Rp117,01 triliun, sektor ini menjadi pilar krusial bagi ketahanan pangan dan posisi geopolitik dunia di delapan global maritime choke points (termasuk Selat Malaka dan tiga ALKI).
“Penganugerahan ini adalah pengakuan atas dedikasi, inovasi, pengabdian, dan kontribusi nyata dalam memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan," ujar Mendagri.
Tokoh Daerah Penerima Tanda Kehormatan
Apresiasi tertinggi negara ini disematkan langsung kepada para figur berprestasi, dimulai dari tingkat gubernur yakni Dr. H. Herman Deru, SH., M.M. (Gubernur Sumatera Selatan Periode 2021-2025 dan 2025-sekarang), H. Ansar Ahmad, S.E., M.M. (Gubernur Kepulauan Riau Periode 2021-2025 dan 2025-sekarang), serta H. Sugianto Sabran, S.IP. (Gubernur Kalimantan Tengah Periode 2016-2020 dan 2021-2024).
Penghargaan ini juga dianugerahkan kepada para pemimpin di tingkat kabupaten/kota, yaitu dr. Hj. Eisti’anah, S.E. (Bupati Demak Periode 2021-2025 dan 2025-sekarang), Dr. H. Muhammad Yusran Lalogau, S.Pi., M.Si. (Bupati Pangkajene dan Kepulauan Periode 2020-2024 dan 2025-sekarang), serta Andrei Angouw (Wali Kota Manado Periode 2021/2022-sekarang).
Sementara dari unsur kepala perangkat daerah, penghargaan diraih oleh Dr. Ir. Muhammad Isa Anshori, A.T.D., M.T. selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Periode 2022-sekarang.
Di akhir acara, Mendagri menyampaikan ucapan selamat dan menaruh harapan besar agar penghargaan ini mampu memicu stimulus kompetitif bagi kepala daerah lainnya di Indonesia untuk terus membangun wilayah pesisir yang berdaya saing tinggi tanpa meninggalkan nilai-nilai ekologis.
Jakarta: Menteri Dalam Negeri (
Mendagri) atas nama Presiden Republik Indonesia secara resmi menyematkan
Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan dalam Pengelolaan, Pengembangan, dan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Pengusulan Tahun 2025.
Prosesi sakral ini dilaksanakan di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (1/6/2026), bertepatan dengan momentum Peringatan Hari Lahir Pancasila.
Penganugerahan ini diberikan kepada tujuh figur yang terdiri dari kepala daerah dan kepala perangkat daerah. Mereka dinilai sukses melahirkan inovasi kebijakan yang berdampak nyata pada peningkatan mutu lingkungan pesisir serta penguatan taraf hidup masyarakat nelayan.
Di balik penyerahan penghargaan tersebut, terdapat proses seleksi dan rekam jejak yang sangat ketat.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Kemendagri, Safrizal ZA menegaskan bahwa pemberian tanda kehormatan ini tidak merujuk pada penilaian subjektif, melainkan melalui fase verifikasi berlapis sejak diusulkan pada 10 Juli 2025.
Selain penilaian teknis dan administratif oleh Tim Penilai yang melibatkan Kemenko Bidang Pangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta internal Kemendagri (Ditjen Bina Adwil dan Ditjen Bangda), para kandidat juga harus lolos dari proses pembersihan rekam jejak hukum yang ekstrem.
“Para penerima penghargaan telah mendapatkan hasil klarifikasi dan verifikasi dari empat lembaga hukum utama, yaitu Badan Intelijen Negara (BIN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung RI," ungkap Safrizal ZA dalam laporan resminya kepada Mendagri.
Setelah dinyatakan bersih dan lolos dari skrining empat lembaga hukum tersebut, Tim Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) melakukan verifikasi lapangan sebelum akhirnya dinilai oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Legalitas penghargaan ini kemudian dikukuhkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 126/TK/Tahun 2025 yang ditetapkan pada 10 Desember 2025.
Momentum Hari Lahir Pancasila
Penganugerahan Satyalancana Wira Karya ini semestinya digelar pada upacara puncak Hari Nusantara yang diperingati setiap tanggal 13 Desember. Namun terjadi perubahan agenda menyusul transisi pemerintahan dan penyesuaian nomenklatur Kabinet.
Peringatan Hari Nusantara yang sebelumnya dikoordinasikan oleh Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) terakhir kali diselenggarakan pada tahun 2023. Pada tahun 2024 dan 2025, peringatan Hari Nusantara tidak diselenggarakan secara nasional.
Oleh karena itu, Kemendagri mengambil inisiatif strategis untuk mengintegrasikan prosesi penyematan tanda kehormatan ini ke dalam rangkaian Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026.
Potensi Masif Maritim Indonesia
Dalam sambutannya, Mendagri menyampaikan bahwa pengelolaan kelautan bukan sekadar simbol, melainkan fondasi strategis nasional. Merujuk Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, luas wilayah daratan Indonesia mencapai 1.892.410,091 Km² dengan 17.380 pulau yang tersebar di 38 Provinsi.
Sementara itu, luas perairan laut nasional menembus 6.400.000 Km² dengan garis pantai sepanjang 108.000 Km. Dengan volume produksi perikanan nasional tahun 2025 yang mencapai 26.262.141 ton senilai Rp117,01 triliun, sektor ini menjadi pilar krusial bagi ketahanan pangan dan posisi geopolitik dunia di delapan global maritime choke points (termasuk Selat Malaka dan tiga ALKI).
“Penganugerahan ini adalah pengakuan atas dedikasi, inovasi, pengabdian, dan kontribusi nyata dalam memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan," ujar Mendagri.
Tokoh Daerah Penerima Tanda Kehormatan
Apresiasi tertinggi negara ini disematkan langsung kepada para figur berprestasi, dimulai dari tingkat gubernur yakni Dr. H. Herman Deru, SH., M.M. (Gubernur Sumatera Selatan Periode 2021-2025 dan 2025-sekarang), H. Ansar Ahmad, S.E., M.M. (Gubernur Kepulauan Riau Periode 2021-2025 dan 2025-sekarang), serta H. Sugianto Sabran, S.IP. (Gubernur Kalimantan Tengah Periode 2016-2020 dan 2021-2024).
Penghargaan ini juga dianugerahkan kepada para pemimpin di tingkat kabupaten/kota, yaitu dr. Hj. Eisti’anah, S.E. (Bupati Demak Periode 2021-2025 dan 2025-sekarang), Dr. H. Muhammad Yusran Lalogau, S.Pi., M.Si. (Bupati Pangkajene dan Kepulauan Periode 2020-2024 dan 2025-sekarang), serta Andrei Angouw (Wali Kota Manado Periode 2021/2022-sekarang).
Sementara dari unsur kepala perangkat daerah, penghargaan diraih oleh Dr. Ir. Muhammad Isa Anshori, A.T.D., M.T. selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Periode 2022-sekarang.
Di akhir acara, Mendagri menyampaikan ucapan selamat dan menaruh harapan besar agar penghargaan ini mampu memicu stimulus kompetitif bagi kepala daerah lainnya di Indonesia untuk terus membangun wilayah pesisir yang berdaya saing tinggi tanpa meninggalkan nilai-nilai ekologis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(PRI)
