Pasukan Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal) menata senjata.ANT/M. Agung Rajasa
URL Berhasil di Salin
Komnas Perempuan: Moral tak Bisa Diukur Lewat `Tes Dua Jari`
LB Ciputri Hutabarat • 15 Mei 2015 23:15
medcom.id, Jakarta: Tes keperawanan sebagai syarat untuk diterima sebagai perempuan tentara atau polisi dianggap berlebihan. Terlalu sempit bila mengukur moral perempuan lewat keperawanan.
"Apakah masa lalu seseorang buruk itu salah? Kita enggak bisa mengukur moral seseorang dari tes keperawanan," kata Ketua Komnas Perempuan Azriana kepada Metrotvnews.com, Jumat (15/5/2015).
Menurut Azriana, calon tentara dan polisi sejatinya dilihat dari bagaimana mereka menjalankan tugas ke depan. "Tes dua jari" tak laik dijadikan penentu perempuan bermoral atau tidak.
"Kita tak bisa menghakimi seseorang dengan masa lalu. Itu tak adil dan bias. Untuk menjadi tentara, lihatlah dia berdasarkan kualifikasi. Yang harus dilihat itu dia hari ini," ungkap Azriana.
Azriana menambahkan, TNI dan Polri seharusnya bertugas menjaga hak konstitusi perempuan, bukan malah menelanjanginya. "Bahkan, kita tahu, institusi agama sekalipun kalau mau mengurusi hal keperawanan itu masih kita pertanyakan karena tetap itu tegantung pribadi masing-masing," Azriana geleng-geleng kepala.
Menurut Azriana, pada November 2014, Komnas Perempuan sudah menyerukan agar Polri dan TNI menghapus praktik tes keperawanan. Tes itu diskriminatif karena dilatari prasangka berbasis gender yang merendahkan perempuan.
"Sekalipun hasil tes tidak memengaruhi dapat tidaknya seseorang lolos sebagai calon polwan maupun TNI," terang Azriana.
"Tes dua jari" terhadap perempuan calon tentara dan calon istri tentara sejatinya sudah jadi rahasia umum. Kasus ini meledak baru-baru ini setelah Human Rights Watch (HRW) mengeluarkan hasil wawancara mereka dengan 11 perempuan.
Hasil wawancara HRW cukup mencengangkan. Ternyata, mereka yang menjalankan tes keperawanan mengaku ujian itu menyakitkan, memalukan, dan meninggalkan trauma.
medcom.id, Jakarta: Tes keperawanan sebagai syarat untuk diterima sebagai perempuan tentara atau polisi dianggap berlebihan. Terlalu sempit bila mengukur moral perempuan lewat keperawanan.
"Apakah masa lalu seseorang buruk itu salah? Kita enggak bisa mengukur moral seseorang dari tes keperawanan," kata Ketua Komnas Perempuan Azriana kepada Metrotvnews.com, Jumat (15/5/2015).
Menurut Azriana, calon tentara dan polisi sejatinya dilihat dari bagaimana mereka menjalankan tugas ke depan. "Tes dua jari" tak laik dijadikan penentu perempuan bermoral atau tidak.
"Kita tak bisa menghakimi seseorang dengan masa lalu. Itu tak adil dan bias. Untuk menjadi tentara, lihatlah dia berdasarkan kualifikasi. Yang harus dilihat itu dia hari ini," ungkap Azriana.
Azriana menambahkan, TNI dan Polri seharusnya bertugas menjaga hak konstitusi perempuan, bukan malah menelanjanginya. "Bahkan, kita tahu, institusi agama sekalipun kalau mau mengurusi hal keperawanan itu masih kita pertanyakan karena tetap itu tegantung pribadi masing-masing," Azriana geleng-geleng kepala.
Menurut Azriana, pada November 2014, Komnas Perempuan sudah menyerukan agar Polri dan TNI menghapus praktik tes keperawanan. Tes itu diskriminatif karena dilatari prasangka berbasis gender yang merendahkan perempuan.
"Sekalipun hasil tes tidak memengaruhi dapat tidaknya seseorang lolos sebagai calon polwan maupun TNI," terang Azriana.
"Tes dua jari" terhadap perempuan calon tentara dan calon istri tentara sejatinya sudah jadi rahasia umum. Kasus ini meledak baru-baru ini setelah Human Rights Watch (HRW) mengeluarkan hasil wawancara mereka dengan 11 perempuan.
Hasil wawancara HRW cukup mencengangkan. Ternyata, mereka yang menjalankan tes keperawanan mengaku ujian itu menyakitkan, memalukan, dan meninggalkan trauma.
