medcom.id, Jakarta: Indonesia genap berusia 70 tahun sejak proklamasi kemerdekaan, selama itu pula masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan belum memiliki akses memadai untuk mendapatkan fasilitas seperti listrik dan transportasi. Meski dianggap penting sebagai garda depan sebuah negara, faktanya wilayah perbatasan di Indonesia seakan tak terurus.
Pemerhati kawasan perbatasan, Soleman Ponto, sependapat bahwa pembangunan kawasan perbatasan belum optimal. Bahkan pemerintah dinilai tak punya prioritas untuk melakukan pembangunan kawasan perbatasan.
Menurut Soleman, wilayah perbatasan yang harus diutamakan pembangunannya adalah wilayah laut. Sebab, laut berbatasan langsung dengan 10 negara, sementara darat hanya berbatasan dengan 3 negara.
"Di darat hanya ada 3 negara yang langsung berbatasan, kalau di laut ada 10 negara. Pembangunan yang berhasil itu ya di laut dulu," ujar Soleman, dalam dialog Bincang Pagi Metro TV, Senin (17/8/2015).
Dikatakan Soleman, hal pertama yang harus dibangun di laut adalah transportasi. Sebab di laut tersebut terdapat pulau-pulau yang menjadi pagar pembatas Indonesia dengan negara lain. Sementara di darat, persoalannya tak bisa disamakan.
"Yang perlu di bangun itu transportasi dulu. Kalau gagal, ya gagal semuanya. Kalau misalnya di pulau itu diberi listrik terlebih dahulu sama saja bohong. Kalau minyaknya habis tetap akan gelap lagi, makanya transportasinya dulu yang diperbaiki," kata Soleman.
Dia pun menyayangkan pemerintah melalui Kemenko Maritim tak punya agenda pembangunan untuk transportasi laut. Lembaga pemerintah yang harus menanggung persoalan transportasi hanya dibebankan pada Kementerian Perhubungan. Padahal, kata dia, seharusnya pembangunan transportasi untuk perbatasan laut semestinya dilakukan oleh Kemenko Maritim.
Ia juga menyayangkan bahwa di Kementerian Perhubungan terdapat dua dirjen yang menangani persoalan transportasi darat, padahal untuk trasnportasi laut tak kalah penting sebagai penyangga wilayah perbatasan dengan negara lain.
medcom.id, Jakarta: Indonesia genap berusia 70 tahun sejak proklamasi kemerdekaan, selama itu pula masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan belum memiliki akses memadai untuk mendapatkan fasilitas seperti listrik dan transportasi. Meski dianggap penting sebagai garda depan sebuah negara, faktanya wilayah perbatasan di Indonesia seakan tak terurus.
Pemerhati kawasan perbatasan, Soleman Ponto, sependapat bahwa pembangunan kawasan perbatasan belum optimal. Bahkan pemerintah dinilai tak punya prioritas untuk melakukan pembangunan kawasan perbatasan.
Menurut Soleman, wilayah perbatasan yang harus diutamakan pembangunannya adalah wilayah laut. Sebab, laut berbatasan langsung dengan 10 negara, sementara darat hanya berbatasan dengan 3 negara.
"Di darat hanya ada 3 negara yang langsung berbatasan, kalau di laut ada 10 negara. Pembangunan yang berhasil itu ya di laut dulu," ujar Soleman, dalam dialog
Bincang Pagi Metro TV, Senin (17/8/2015).
Dikatakan Soleman, hal pertama yang harus dibangun di laut adalah transportasi. Sebab di laut tersebut terdapat pulau-pulau yang menjadi pagar pembatas Indonesia dengan negara lain. Sementara di darat, persoalannya tak bisa disamakan.
"Yang perlu di bangun itu transportasi dulu. Kalau gagal, ya gagal semuanya. Kalau misalnya di pulau itu diberi listrik terlebih dahulu sama saja bohong. Kalau minyaknya habis tetap akan gelap lagi, makanya transportasinya dulu yang diperbaiki," kata Soleman.
Dia pun menyayangkan pemerintah melalui Kemenko Maritim tak punya agenda pembangunan untuk transportasi laut. Lembaga pemerintah yang harus menanggung persoalan transportasi hanya dibebankan pada Kementerian Perhubungan. Padahal, kata dia, seharusnya pembangunan transportasi untuk perbatasan laut semestinya dilakukan oleh Kemenko Maritim.
Ia juga menyayangkan bahwa di Kementerian Perhubungan terdapat dua dirjen yang menangani persoalan transportasi darat, padahal untuk trasnportasi laut tak kalah penting sebagai penyangga wilayah perbatasan dengan negara lain.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
