Jakarta: Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) tetap menggelar demo menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) di depan Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang, 14 Agustus 2020. Aksi bakal diikuti ribuan peserta.
"Sebanyak 5.000 orang nanti bakal turun," kata juru bicara Gebrak, Nining Elitos Kasbi, saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2020.
Polisi melarang unjuk rasa di depan DPR hari ini karena Sidang Tahunan MPR Tahun 2020 masih berlangsung. Pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo tentang anggaran pendapatan dan belanja (APBN) negara rencananya dimulai usai salat Jumat.
Unjuk rasa hari ini dimulai dari depan Kementerian Ketenagakerjaan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Buruh bergerak usai salat Jumat.
"Habis salat Jumat ke DPR RI," ujar Nining.
Gebrak mendesak pemerintah dan DPR fokus memulihkan daya beli rakyat di tengah kemerosotan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi covid-19. Omnibus Law Cipta Kerja, kata dia, justru bertentangan dengan semangat tersebut.
"Omnibus law ada di sisi untuk menurunkan daya beli rakyat dengan menjauhkan kepastian kerja dan memunculkan kerja dengan upah murah," tutur dia.
Jakarta: Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) tetap menggelar demo menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (
Ciptaker) di depan Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang, 14 Agustus 2020. Aksi bakal diikuti ribuan peserta.
"Sebanyak 5.000 orang nanti bakal turun," kata juru bicara Gebrak, Nining Elitos Kasbi, saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2020.
Polisi melarang unjuk rasa di depan DPR hari ini karena
Sidang Tahunan MPR Tahun 2020 masih berlangsung. Pidato kenegaraan
Presiden Joko Widodo tentang anggaran pendapatan dan belanja (APBN) negara rencananya dimulai usai salat Jumat.
Unjuk rasa hari ini dimulai dari depan Kementerian Ketenagakerjaan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Buruh bergerak usai salat Jumat.
"Habis salat Jumat ke DPR RI," ujar Nining.
Gebrak mendesak pemerintah dan DPR fokus memulihkan daya beli rakyat di tengah kemerosotan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi covid-19. Omnibus Law Cipta Kerja, kata dia, justru bertentangan dengan semangat tersebut.
"Omnibus law ada di sisi untuk menurunkan daya beli rakyat dengan menjauhkan kepastian kerja dan memunculkan kerja dengan upah murah," tutur dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
