Demo mahasiswa di depan gedung DPR/MPR, Senin, 23 September 2019. Foto: MI/Susanto
Demo mahasiswa di depan gedung DPR/MPR, Senin, 23 September 2019. Foto: MI/Susanto

Sejumlah Rute Transjakarta Dialihkan

Nasional demo massa transjakarta Demonstrasi Mahasiswa
Siti Yona Hukmana • 24 September 2019 14:57

Jakarta: PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) memberlakukan pengalihan sejumlah rute bus di sekitar Gedung DPR/MPR dan Monas, Jakarta Pusat. Pengalihan rute buntut aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa.

"Mengingat ada beberapa lokasi yang tidak memungkinkan untuk dilewati," kata Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Hubungan Masyarakat PT Transjakarta, Nadia Diposanjoyo di Jakarta, Selasa, 24 September 2019.
 
Nadia memastikan pelayanan tetap dilakukan seperti biasa meski ada jalur yang terhambat.
Pengalihan rute diberlakukan hingga situasi kondusif dan jalur Transjakarta dapat dilewati.
 
Berikut rute bus TransJakarta yang dialihkan:

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


- Rute 1B Stasiun Palmerah - Tosari mengalami pengalihan rute via Jalan Asia Afrika. Bus tidak melewati bus stop (halte) Kemenpora hingga Halte Bendungan Hilir.
 
- Rute 1F Stasiun Palmerah - Tosari mengalami pengalihan rute via Jalan Asia Afrika. Bus tidak melewati bus stop Kemenpora hingga Halte Semanggi.
 
- Rute S41 Pondok Cabe - Tanah Abang tidak melewati Istora Senayan hingga JPO Blok G.
 
- Rute T11 Bundaran Senayan - Poris Plawad, bus dari arah Poris Plawad tidak melewati Halte Senayan JCC dan Halte Slipi Petamburan.
 
- Rute 5A Grogol - Kampung Melayu bus tidak melewati bus stop Badan Pengawasan Tenaga Nuklir dan BPKP.
 
- Koridor 9 Pinang Ranti - Pluit tidak melewati Halte Senayan JCC dan Slipi Petamburan.
 
Gelombang penolakan pengesahan sejumlah undang-undang mengalir dari elemen mahasiswa dan sejumlah kelompok masyarakat. Teranyar, mahasiswa berunjuk rasa di depan Gedung Parlemen pada Senin, 23 September 2019. Unjuk rasa sempat ricuh pada malam hari.
 
Aksi massa berlanjut siang ini. Mahasiswa menolak pengesahan Rancangan KUHP. Mereka juga menolak pengesahan RUU Pemasyarakatan lantaran dinilai melonggarkan hukuman bagi koruptor. Massa juga meminta RUU KPK yang sudah disahkan dibatalkan.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif