Jakarta: Pemerintah mengusulkan menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai solusi mengatasi devisit anggaran asuransi plat merah tersebut.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai permasalahan defisit anggaran bisa diatasi tanpa harus menaikkan iuran kepesertaan. Dia menyebutkan caranya yaitu dengan menerapkan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
"Kita kan sudah ada amanat UU Kesehatan. Sebanyak 5 persen dari total APBN itu untuk kesehatan," kata Fadli Zon, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2019.
Politikus Gerindra itu menilai jIka amanat tersebut diimplementasikan dengan baik, maka permasalahan devisit anggaran maupun kesehatan yang lain bisa teratasi. Masyarakat dianggap bisa mendapatkan akses kesehatan dengan mudah.
"Terutama yang kurang mampu. Kalau perlu digratiskan, jangan dibebankan lagi dengan pembayaran itu," ucapnya.
Selain itu, Fadli menyarankan agar BPJS Kesehatan dievaluasi. Dengan begitu, permasalahan yang dihadapi bisa diselesaikan dengan baik.
"Skema BPJS ini tidak terencana dengan baik, malah merugikan masyarakat. Harusnya dievaluasi BPJS itu, apa yang salah dengan BPJS. Kenapa kok bisa seperti itu," ujar dia.
Jakarta: Pemerintah mengusulkan menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai solusi mengatasi devisit anggaran asuransi plat merah tersebut.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai permasalahan defisit anggaran bisa diatasi tanpa harus menaikkan iuran kepesertaan. Dia menyebutkan caranya yaitu dengan menerapkan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
"Kita kan sudah ada amanat UU Kesehatan. Sebanyak 5 persen dari total APBN itu untuk kesehatan," kata Fadli Zon, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2019.
Politikus Gerindra itu menilai jIka amanat tersebut diimplementasikan dengan baik, maka permasalahan devisit anggaran maupun kesehatan yang lain bisa teratasi. Masyarakat dianggap bisa mendapatkan akses kesehatan dengan mudah.
"Terutama yang kurang mampu. Kalau perlu digratiskan, jangan dibebankan lagi dengan pembayaran itu," ucapnya.
Selain itu, Fadli menyarankan agar BPJS Kesehatan dievaluasi. Dengan begitu, permasalahan yang dihadapi bisa diselesaikan dengan baik.
"Skema BPJS ini tidak terencana dengan baik, malah merugikan masyarakat. Harusnya dievaluasi BPJS itu, apa yang salah dengan BPJS. Kenapa kok bisa seperti itu," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
