Mahasiswa Diminta Menyosialisasikan Gerakan Non-tunai
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menjadi pembicara seminar nasional bertajuk ‘Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Bertransaksi Non-tunai’, Sabtu, 2 Juni 2018. Foto: Istimewa.
Pasuruan: Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memanfaatkan bulan Ramadan untuk ikut menyosialisasikan gerakan non-tunai di daerah. Gerakan tersebut adalah program bersama pemerintah dan Bank Indonesia (BI). 

Salah satu kalangan yang jadi target sosialisai adalah kaum muda dan mahasiswa. Misbakhun menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara seminar nasional bertajuk ‘Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Bertransaksi Non-tunai’, Sabtu, 2 Juni 2018.

“Mahasiswa sebagai agen perubahan bangsa, saat ini harus berperan dalam melakukan sosialisasi transaksi non-tunai kepada masyarakat,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 2 Juni 2018.


Menurutnya, transaksi non-tunai digunakan untuk menyederhanakan cara bertransaksi Indonesia. “Bisa terbuka dengan sistem digitalisasi yang berkembang,” tambah Misbakhun.

Persaingan global menuntut perbaikan dan kecepatan, termasuk dalam bertransaksi. Untuk itu, paparnya, Presiden Joko Widodo telah mendorong seluruh kementerian dan lembaga untuk mulai beralih menggunakan transaksi non-tunai.

Masyarakat tak perlu khawatir soal transaksi nontunai. Sebab, ada Bank Indonesia (BI) yang mengoperasikan sistem pembayaran nontunai. 

“Bank Indonesia  berfungsi sebagai bank sentral. Dia mengelola devisa,  menjaga stabilitas harga dan nilai tukar mata uang kita," jelas politikus Partai Golkar itu.

Misbakhun lantas menjelaskan landasan hukum sistem pembayaran nontunai. Menurutnya, hal itu sudah diatur dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-undang Bank Indonesia. 

“Ketentuannya menyatakan bahwa Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan kebijakan, mengatur, melaksanakan, memberi persetujuan, perizinan, dan pengawasan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran,” tuturnya.

Misbakhun mengatakan, BI punya lima peran dalam sistem pembayaran yang aman dan efisien itu ada lima. Yakni sebagai pengawas, operator, fasilitator, regulator dan perizinan. 

"Saya ingin menyampaikan kepada adik-adik bahwa arah sistem pembayaran kita saat ini diberikan pilihan dan kemudahan dalam bertransaksi. Karena itu harus kita bisa manfaatkan dengan sangat baik," kata dia.

Di lain sisi, Misbakhun mengakui, masih banyak masyarakat tidak mendapatkan kesempatan untuk pendidikan di universitas. "Karena itu mari mahasiswa Unmer menjadi bagian penting dalam sosialisasi transaksi non-tunai," jelas dia.

Pada kesempatan sama, Asisten Manager Pengawasan Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPBI) Malang Putri Sofia menekankan bahwa transaksi non-tunai merupakan keniscayaan global yang tak bisa dihindari. "Sekarang kan tidak mungkin kita membawa uang tunai dalam jumlah yang besar lebih dari satu miliar," ujar Putri.

Bahkan, beberapa program pemerintah pusat saat ini seperti bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) juga sudah menerapkan sistem non-tunai. Selain itu pembayaran tol, pembelian tiket kereta, pesawat dan lain-lain juga sudah menggunakan transaksi nontunai.

"Jadi, mari kita bersama-sama terus menyosialisasikan ini kepada masyarakat agar warga tidak kesulitan saat akan melakukan transaksi non-tunai," tegas Putri.



(DRI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id