IDEAS Sebut Kesejahteraan Petani Memprihatinkan
Ilustrasi--Suasana diskusi--Medcom.id/Siti Yona Hukmana.
Jakarta: Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono mengatakan kesejahteraan petani masih memprihatinkan. Pasalnya, luas lahan yang dikuasai petani tidak pernah lebih dari 1 hektare per satu rumah tangga (RT) usaha pertanian.

Kesenjangan penguasaan lahan pertanian dianggap mengancam keberlanjutan produksi pangan domestik. Selain itu, berdampak negatif pada penciptaan lapangan kerja dan pendapatan di sektor pertanian serta perekonomian secara keseluruhan. 

Berdasarkan penelitiannya, ia meyakini kesenjangan kepemilikan ini terjadi karena distribusi tanah terkonsentrasi di segelintir elite. Padahal, sebagian besar masyarakat perdesaan masih menggantungkan penghidupannya pada sektor pertanian. 


"Kita dorong pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para petani," kata Yusuf di Ruang Flamboyan, Hotel Alia Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 31 Mei 2018.



Kesejahteraan petani terancam sejak diterbitkannya izin impor sebanyak satu juta ton beras dari Thailand dan Vietnam oleh Kementerian Perdagangan selama 2018. 

Namun, kata dia, kebijakan impor tersebut sangat disesalkan Kementerian Pertanian. Pasalnya, menurut mereka, produksi beras dari petani lokal justru sedang melimpah.

Sementara itu, ia menyebutkan hilangnya rumah tangga (RT) usaha pertanian skala kecil terjadi merata di seluruh Jawa yaitu sekitar 90 persen. Hal itu, kata dia, terlihat dari data penelitian IDEAS, yakni 5,1 juta RT usaha pertanian yang tersisa dalam rentang satu dekade terakhir pada 2003-2013. 

Penurunan jumlah RT usaha pertanian terbesar terjadi di daerah penyangga Jakarta (Jabodetabek). Antara lain Kabupaten Tangerang (-140 ribu RT) dan Kabupaten Bekasi (-119 ribu RT), serta koridor timur Jakarta seperti Kabupaten Karawang (-138 ribu RT), Kabupaten Indramayu (-104 ribu RT), dan Kabupaten Cirebon (-103 ribu RT). 

Selain itu, lanjutnya, penurunan jumlah RT usaha pertanian yang signifikan juga tercatat di kantong-kantong pertanian di Jawa Timur, seperti Kabupaten Jember. Juga di Jawa Tengah seperti Kabupaten Klaten dan Kabupaten Jepara. 

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap masyarakat yang tecermin dari tersedianya pangan yang cukup. Baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, terjangkau, dan berbasis pada keragaman sumber daya lokal. 

"Menurut Bulog, UU Pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, tapi juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan (food soveregnity), kemandirian pangan (food resilience) dan keamanan pangan (food safety)," pungkas Yusuf.



(YDH)