Presiden Joko Widodo. Foto: Biro Pers Setpres.
Presiden Joko Widodo. Foto: Biro Pers Setpres.

Presiden Beberkan Tantangan Hadapi Pandemi, Mulai Vaksin hingga Gas dan Rem Kebijakan

Andhika Prasetyo • 26 Januari 2023 12:08
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan sejumlah kesulitan yang dialami pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menerapkan kebijakan selama masa pandemi covid-19. Pertama, adalah pemberian vaksin.
 
Pada periode awal vaksin ditemukan, banyak masyarakat yang menolak untuk menerima suntikan. Itu terjadi karena munculnya hoaks terkait kandungan dan dampak dari vaksin.
 
"Kesulitan kita. Bagaimana rakyat bisa disuntik dan mau disuntik. Sekarang jumlah yang kita suntikkan sudah 448 juta dosis. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana itu satu per satu suntikan kita berikan. Bukan persoalan yang gampang," tutur Jokowi dalam Rakornas Transisi Penanganan Covid-19 di Jakarta, Kamis, 26 Januari 2023.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kesulitan tidak hanya berasal dari penolakan masyarakat, melainkan juga dari sisi distribusi vaksin. Kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan dan pegunungan, menjadi sebuah tantangan besar.
 
"Geografis kita tidak mudah. Ada gunung, ada laut, ada sungai, semua dilalui untuk mencapai yang namanya rakyat bisa disuntik, rakyat mau disuntik," ucap mantan wali kota Surakarta itu.
 

Baca: Jokowi: Pandemi Membuat Indonesia Memunculkan Kekuatan Terpendam


Kesulitan lainnya adalah terkait pengelolaan manajemen gas dan rem. Satu sisi, pemerintah harus menjaga kesehatan masyarakat, di sisi lain, ekonomi juga harus bergerak agar penduduk tetap bisa memperoleh penghasilan.
 
"Manajemen gas dan rem itu bukan sesuatu yang mudah. Begitu hitungan salah sedikit, ekonomi akan jatuh. Kalau gas terlalu kencang, pandemi bisa naik. Itu yang kita lakukan menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi dan itu tidak mudah," papar Jokowi.
 
Kesulitan selanjutnya ialah ketika harus mengambil keputusan secara cepat namun harus tepat. Itu harus dilakukan secara hati-hati dengan berlandaskan pada data-data riil di lapangan. Yang menjadi persoalan, kata Jokowi. data-data tersebut saat itu masih amburadul.
 
"Data kita ini pada saat itu ketahuan semua. Pada saat pandemi kelihatan semua bahwa data kita ini tidak siap. Data di kementerian ini dengan kementerian ini beda," sambung dia.
 
Ketidakakuratan data itu juga yang sempat membuatnya bingung untuk memutuskan lockdown atau tidak. Jokowi pun bersyukur karena kebijakan tersebut tidak pernah diambil.
 
"Coba saat itu, misalnya kita putuskan lockdown. Menurut hitungan saya dalam dua atau tiga minggu, rakyat sudah tidak memiliki peluang untuk mencari nafkah karena semua ditutup. Negara juga tidak bisa memberikan bantuan kepada rakyat. Akhirnya, apa yang terjadi? Rakyat pasti rusuh," jelas Jokowi.
 
"Saya semedi tiga hari untuk memutuskan ini, apakah kita harus lockdown atau tidak. Karena betul-betul sangat tidak memiliki pengalaman."
 
(AGA)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif