Jakarta: Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 kerap menyerukan pentingnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di tengah pandemi covid-19 yang semakin meninggi di Indonesia. Pemerintah Daerah diminta untuk mengoptimalkan PPKM untuk meredakan kasus korona (covid-19) yang sedang tinggi. Baik PPKM Kabupaten/Kota dan PPKM Mikro.
Menurut Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, peningkatkan pengoptimalan PPKM harus direalisasikan di Pulau Jawa. Hal ini tidak lepas dari perkembangan kasus covid-19 yang makin meninggi di pulau tersebut selama empat minggu terakhir.
"Sesuai arahan Presiden, pimpinan daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, khususnya di Pulau Jawa, harus terbiasa mengamati situasi terkini dengan membaca data dengab baik, sehingga dapat segera dilakukan langkah antisipatif. Jadikan data sebagai basis pengambilan kebijakan penanganan covid-19, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat tepat sasaran dan mampu mengendalikan lonjakan kasus," ujar Wiku, dalam keterangan tertulis, Kamis, 24 Juni 2021.
Mengacu data per 20 Juni 2021, keenam provinsi di Pulau Jawa yang menyumbang kenaikan kasus tertinggi adalah DKI Jakarta (meningkat sebesar 387 persen), dengan total kenaikan 20.634 kasus; Jawa Barat (meningkat sebesar 115 persen), dengan total kenaikan 8.382 kasus; Jawa Tengah (meningkat sebesar 105 persen), dengan total kenaikan 5.896 kasus; Jawa Timur (meningkat 174 persen), dengan total kenaikan 2.852 kasus; DI Yogyakarta (meningkat sebesar 197 persen), dengan total 2.583 kasus; dan Banten (meningkat sebesar 189 persen), dengan total 967 kasus.
Perkembangan tersebut menjadikan Indonesia secara nasional mengalami peningkatan kasus mingguan sebesar 92 persen sejak empat minggu terakhir. "Ini adalah kenaikan yang sangat tajam, dan tidak dapat ditoleransi," kata Wiku.
Kenaikan ini juga diikuti dengan meningkatnya BOR, atau angka keterisian tempat tidur di ruang isolasi RS rujukan covid. Bahkan, BOR lima dari enam provinsi ini mencapai lebih dari 80 persen per 21 Juni 2021. Hanya Jawa Timur yang BOR nya di bawah 80 persen, yaitu 66,67 persen.
Melihat kenaikan kasus positif yang semakin tak terkendali, Wiku menilai perlu adanya evaluasi bersama dalam kebijakan pengendalian covid-19. Terutama dalam efektivitas kebijakan PPKM Mikro.
Di satu sisi, Wiku juga mengaku efektivitas PPKM Mikro belum maksimal, karena masih banyak desa atau kelurahan yang belum mendirikan posko. Sebab, jumlah posko sedikit, sehingga akan menghambat koordinasi penanganan covid-19. Bahkan bisa menghambat hingga tingkat RT.
Agar kejadian itu tak terulang, Wiku meminta kepada gubernur keenam provinsi tersebut untuk segera menginstruksikan bupati dan wali kota di wilayahnya untuk meningkatkan kinerja PPKM Mikro.
"Saat ini, presentase pembentukan posko di berbagai provinsi di Indonesia masih cenderung rendah dan penting untuk diingat. Efektivitas pemberlakuan PPKM Mikro sangat tergantung pada pembentukan posko sebagai wadah koordinasi implementasi PPKM Mikro di tingkat desa/kelurahan," kata Wiku.
Apabila posko sudah terbentuk, langkah selanjutnya adalah memastikan seluruh tugas dan fungsi dari posko tersebut dijalankan dengan baik oleh setiap unsur terkait.
"Ingat covid-19 berpacu dengan waktu. Jaminannya adalah nyawa, sehingga apabila seluruh pemerintah daerah dapat melakukan langkah antisipatif sedini mungkin, hal tersebut dapat menjadi penyelamat banyak nyawa," ucapnya.
Jakarta: Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 kerap menyerukan pentingnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di tengah pandemi covid-19 yang semakin meninggi di Indonesia. Pemerintah Daerah diminta untuk mengoptimalkan PPKM untuk meredakan kasus korona (covid-19) yang sedang tinggi. Baik PPKM Kabupaten/Kota dan PPKM Mikro.
Menurut Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, peningkatkan pengoptimalan PPKM harus direalisasikan di Pulau Jawa. Hal ini tidak lepas dari perkembangan kasus covid-19 yang makin meninggi di pulau tersebut selama empat minggu terakhir.
"Sesuai arahan Presiden, pimpinan daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, khususnya di Pulau Jawa, harus terbiasa mengamati situasi terkini dengan membaca data dengab baik, sehingga dapat segera dilakukan langkah antisipatif. Jadikan data sebagai basis pengambilan kebijakan penanganan covid-19, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat tepat sasaran dan mampu mengendalikan lonjakan kasus," ujar Wiku, dalam keterangan tertulis, Kamis, 24 Juni 2021.
Mengacu data per 20 Juni 2021, keenam provinsi di Pulau Jawa yang menyumbang kenaikan kasus tertinggi adalah DKI Jakarta (meningkat sebesar 387 persen), dengan total kenaikan 20.634 kasus; Jawa Barat (meningkat sebesar 115 persen), dengan total kenaikan 8.382 kasus; Jawa Tengah (meningkat sebesar 105 persen), dengan total kenaikan 5.896 kasus; Jawa Timur (meningkat 174 persen), dengan total kenaikan 2.852 kasus; DI Yogyakarta (meningkat sebesar 197 persen), dengan total 2.583 kasus; dan Banten (meningkat sebesar 189 persen), dengan total 967 kasus.
Perkembangan tersebut menjadikan Indonesia secara nasional mengalami peningkatan kasus mingguan sebesar 92 persen sejak empat minggu terakhir. "Ini adalah kenaikan yang sangat tajam, dan tidak dapat ditoleransi," kata Wiku.
Kenaikan ini juga diikuti dengan meningkatnya BOR, atau angka keterisian tempat tidur di ruang isolasi RS rujukan covid. Bahkan, BOR lima dari enam provinsi ini mencapai lebih dari 80 persen per 21 Juni 2021. Hanya Jawa Timur yang BOR nya di bawah 80 persen, yaitu 66,67 persen.
Melihat kenaikan kasus positif yang semakin tak terkendali, Wiku menilai perlu adanya evaluasi bersama dalam kebijakan pengendalian covid-19. Terutama dalam efektivitas kebijakan PPKM Mikro.
Di satu sisi, Wiku juga mengaku efektivitas PPKM Mikro belum maksimal, karena masih banyak desa atau kelurahan yang belum mendirikan posko. Sebab, jumlah posko sedikit, sehingga akan menghambat koordinasi penanganan covid-19. Bahkan bisa menghambat hingga tingkat RT.
Agar kejadian itu tak terulang, Wiku meminta kepada gubernur keenam provinsi tersebut untuk segera menginstruksikan bupati dan wali kota di wilayahnya untuk meningkatkan kinerja PPKM Mikro.
"Saat ini, presentase pembentukan posko di berbagai provinsi di Indonesia masih cenderung rendah dan penting untuk diingat. Efektivitas pemberlakuan PPKM Mikro sangat tergantung pada pembentukan posko sebagai wadah koordinasi implementasi PPKM Mikro di tingkat desa/kelurahan," kata Wiku.
Apabila posko sudah terbentuk, langkah selanjutnya adalah memastikan seluruh tugas dan fungsi dari posko tersebut dijalankan dengan baik oleh setiap unsur terkait.
"Ingat covid-19 berpacu dengan waktu. Jaminannya adalah nyawa, sehingga apabila seluruh pemerintah daerah dapat melakukan langkah antisipatif sedini mungkin, hal tersebut dapat menjadi penyelamat banyak nyawa," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(GER)
