Jakarta: Masyarakat harus waspada setiap menjelang libur panjang. Pasalnya, libur panjang di masa pandemi kerap memunculkan klaster covid-19. Sehingga, akhir tahun menjadi masa paling krusial atau menentukan apakah Indonesia bisa melewati ancaman gelombang ketiga atau tidak.
"Kita tak boleh lupa bahwa fakta selama masa pandemi menunjukkan libur panjang menjadi faktor pemicu munculnya klaster baru penularan virus korona," kata Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi, melalui keterangan tertulis, Selasa, 19 Oktober 2021.
Nurhadi menilai upaya pencegahan lonjakan penularan covid-19 pada libur Natal dan Tahun Baru mendatang harus dilakukan secara ketat dan terkoordinasi dari pusat hingga daerah. "Sejumlah langkah pengendalian harus konsisten dilakukan, meski pelonggaran kegiatan di beberapa sektor terus terjadi menyusul tren penurunan jumlah kasus positif covid-19 di Tanah Air," ujar Nurhadi.
Dia mengatakan untuk mempertahankan terkendalinya sebaran covid-19, berbagai kegiatan masyarakat di area publik juga harus terus memiliki mekanisme agar tetap bisa dikendalikan. "Saat ini masyarakat harus terus dipersiapkan agar mampu menjalani norma-norma baru dalam kegiatan keseharian agar penyebaran covid-19 tetap terkendali," katanya.
Saat ini DPR menunggu peta jalan atau roadmap pemerintah terkait dengan transisi dari pandemi ke endemi covid-19. Nurhadi menuturkan jumlah kasus covid-19, baik yang positif maupun meninggal dunia, telah melandai.
"Saatnya masyarakat hidup tenang dengan kebiasaan baru bersama covid-19, sebab virus ini tidak mungkin menghilang 100 persen," kata dia.
Kewaspadaan dan disiplin mematuhi protokol kesehatan tetap harus diperhatikan. "Kita masih punya PR, yaitu menyelesaikan vaksinasi hingga tuntas menjangkau paling tidak 70 persen penduduk Indonesia," ujar dia.
Baca: Vaksinasi Hingga Antisipasi Klaster Kunci Cegah Gelombang Ketiga Covid-19
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meyakni akhir tahun ini dan awal tahun depan menjadi krusial mengendalikan covid-19. "Jadi, ini harus jadi perhatian serius. Kita harus hati-hati, waspada, jangan sampai yang sudah kita perjuangkan bersama menjadi naik kembali," katanya.
Dia mencontohkan India yang kembali mengalami peningkatan kasus covid-19 setelah melakukan pelonggaran kegiatan masyarakat, termasuk memperbolehkan acara keagamaan digelar. Menurut dia, apa yang dialami India itu perlu menjadi pelajaran bagi Indonesia.
Dia pun menyarankan agar cuti bersama akhir tahun ditiadakan atau diundur. Atau memberikan cuti bersama ke masyarakat tidak secara bersamaan.
"Yang penting kita harus menghindarkan warga berkerumun, menghindarkan pergerakan masyarakat dari satu kota ke kota lain secara bersamaan, ini sangat bahaya," kata Rahmad.
Ahli Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Iwan Ariawan juga menilai akhir tahun menjadi masa paling krusial. "Karena di akhir tahun biasanya terjadi mobilitas penduduk yang sangat tinggi dan mobilitas penduduk berhubungan erat dengan transmisi covid-19," ujar Iwan.
Baca: 4 Tips PTM Terbatas Aman Covid-19 Versi WHO
Iwan pun setuju dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan covid-19 di Indonesia akan berstatus endemi bila bisa melewati akhir tahun dengan baik. Namun, kata Iwan, dengan syarat tidak ada varian baru yang lebih menular.
"PPKM terbukti efektif untuk mengedalikan pandemi covid-19 di Indonesia. PPKM akan terus diperpanjang sampai covid-19 menjadi endemi," ujar dia.
Jakarta: Masyarakat harus waspada setiap menjelang libur panjang. Pasalnya, libur panjang di masa
pandemi kerap memunculkan
klaster covid-19. Sehingga, akhir tahun menjadi masa paling krusial atau menentukan apakah Indonesia bisa melewati ancaman
gelombang ketiga atau tidak.
"Kita tak boleh lupa bahwa fakta selama masa pandemi menunjukkan libur panjang menjadi faktor pemicu munculnya klaster baru penularan virus korona," kata Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi, melalui keterangan tertulis, Selasa, 19 Oktober 2021.
Nurhadi menilai upaya pencegahan lonjakan penularan covid-19 pada libur Natal dan Tahun Baru mendatang harus dilakukan secara ketat dan terkoordinasi dari pusat hingga daerah. "Sejumlah langkah pengendalian harus konsisten dilakukan, meski pelonggaran kegiatan di beberapa sektor terus terjadi menyusul tren penurunan jumlah kasus positif covid-19 di Tanah Air," ujar Nurhadi.
Dia mengatakan untuk mempertahankan terkendalinya sebaran covid-19, berbagai kegiatan masyarakat di area publik juga harus terus memiliki mekanisme agar tetap bisa dikendalikan. "Saat ini masyarakat harus terus dipersiapkan agar mampu menjalani norma-norma baru dalam kegiatan keseharian agar penyebaran covid-19 tetap terkendali," katanya.
Saat ini DPR menunggu peta jalan atau roadmap pemerintah terkait dengan transisi dari pandemi ke endemi covid-19. Nurhadi menuturkan jumlah kasus covid-19, baik yang positif maupun meninggal dunia, telah melandai.
"Saatnya masyarakat hidup tenang dengan kebiasaan baru bersama covid-19, sebab virus ini tidak mungkin menghilang 100 persen," kata dia.
Kewaspadaan dan disiplin mematuhi protokol kesehatan tetap harus diperhatikan. "Kita masih punya PR, yaitu menyelesaikan vaksinasi hingga tuntas menjangkau paling tidak 70 persen penduduk Indonesia," ujar dia.
Baca:
Vaksinasi Hingga Antisipasi Klaster Kunci Cegah Gelombang Ketiga Covid-19
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meyakni akhir tahun ini dan awal tahun depan menjadi krusial mengendalikan covid-19. "Jadi, ini harus jadi perhatian serius. Kita harus hati-hati, waspada, jangan sampai yang sudah kita perjuangkan bersama menjadi naik kembali," katanya.
Dia mencontohkan India yang kembali mengalami peningkatan kasus covid-19 setelah melakukan pelonggaran kegiatan masyarakat, termasuk memperbolehkan acara keagamaan digelar. Menurut dia, apa yang dialami India itu perlu menjadi pelajaran bagi Indonesia.
