medcom.id, Jakarta: Ketua MPR RI Zulkifli Hasan tidak setuju jika pemindahan Ibu Kota negara dari Jakarta melibatkan swasta dalam sisi pendanaan. Ia berpendapat, hal tersebut bisa memicu skandal baru.
"Kalau perpindahan Ibu Kota melibatkan swasta, malah timbul skandal nanti. Ada apa, publik akan bertanya-tanya," ujar Zulkifli ditemui di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 7 Juli 2017.
Zulkifli menekankan pemindahan Ibu Kota sudah menjadi kewenangan pemerintah sepenuhnya. Oleh sebab itu ia menilai swasta sebaiknya tidak diikut campurkan sejak awal untuk proses pemindahan Ibu Kota.
"Kalau swasta yang memindahkan pusat pemerintahan, gimana tuh? Bayangkan pusat pemerintahan dipindahkan swasta," tegasnya.
Disisi lain, Ketua Umum PAN itu setuju pusat pemerintahan dan bisnis kedepannya harus dipisahkan. Namun pemisahan itu tidak perlu dilakukan dalam waktu dekat ini.
"Ibu kota perlu pisah dengan pusat bisnis saya setuju, tapi kapan-kapan. Jangan sekarang," tuturnya.
Kementerian PPN/Bappenas bakal mendorong keterlibatan swasta dalam merealisasikan rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta. Keterlibatan yang akan diminta dalam sisi pendanaan.
"Untuk pendanaan, kita akan dorong model PPP (public private partnership), jadi partisipasi swasta kita libatkan. Tahun ini akan menyelesaikan kajian rencana pemindahan Ibu Kota negara," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
medcom.id, Jakarta: Ketua MPR RI Zulkifli Hasan tidak setuju jika pemindahan Ibu Kota negara dari Jakarta melibatkan swasta dalam sisi pendanaan. Ia berpendapat, hal tersebut bisa memicu skandal baru.
"Kalau perpindahan Ibu Kota melibatkan swasta, malah timbul skandal nanti. Ada apa, publik akan bertanya-tanya," ujar Zulkifli ditemui di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 7 Juli 2017.
Zulkifli menekankan pemindahan Ibu Kota sudah menjadi kewenangan pemerintah sepenuhnya. Oleh sebab itu ia menilai swasta sebaiknya tidak diikut campurkan sejak awal untuk proses pemindahan Ibu Kota.
"Kalau swasta yang memindahkan pusat pemerintahan, gimana tuh? Bayangkan pusat pemerintahan dipindahkan swasta," tegasnya.
Disisi lain, Ketua Umum PAN itu setuju pusat pemerintahan dan bisnis kedepannya harus dipisahkan. Namun pemisahan itu tidak perlu dilakukan dalam waktu dekat ini.
"Ibu kota perlu pisah dengan pusat bisnis saya setuju, tapi kapan-kapan. Jangan sekarang," tuturnya.
Kementerian PPN/Bappenas bakal mendorong keterlibatan swasta dalam merealisasikan rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta. Keterlibatan yang akan diminta dalam sisi pendanaan.
"Untuk pendanaan, kita akan dorong model PPP (public private partnership), jadi partisipasi swasta kita libatkan. Tahun ini akan menyelesaikan kajian rencana pemindahan Ibu Kota negara," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(ROS)
