Jakarta: Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara) guna memastikan terpenuhinya hunian layak bagi penyintas bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Berdasarkan data Satgas PRR per 13 April 2026, jumlah huntap yang telah rampung dibangun di tiga provinsi terdampak mencapai 247 unit dari total 39.024 unit yang direncanakan. Sementara itu, sebanyak 1.243 unit lainnya masih dalam proses pembangunan.
Secara rinci, di Aceh telah rampung 104 unit huntap dari total 28.871 unit, dengan 395 unit dalam proses pembangunan. Di Sumatera Utara, sebanyak 120 unit telah selesai dibangun dari total 7.321 unit, dengan 407 unit dalam proses pembangunan. Adapun di Sumatra Barat, 23 unit telah rampung dari total 2.832 unit, dengan 441 unit masih dalam proses pembangunan.
Percepatan pembangunan huntap ini berjalan paralel dengan penyelesaian huntara. Hingga 13 April, total huntara yang telah rampung dibangun mencapai 18.997 unit dari target 20.477 unit atau setara dengan progres 92 persen.
Capaian ini menunjukkan peningkatan dibandingkan data per 9 April, di mana jumlah huntap yang rampung tercatat sebanyak 1.240 unit dengan jumlah yang sama dalam proses pembangunan. Sementara itu, pembangunan huntara saat itu telah mencapai 18.678 unit dari target 20.378 unit atau sekitar 90 persen.
Selain pembangunan hunian, Satgas PRR juga menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi penyintas yang tidak tinggal di huntara. Bantuan ini diberikan sebesar Rp600.000 per bulan selama tiga bulan, sehingga setiap kepala keluarga menerima total Rp1,8 juta.
Hingga saat ini, penyaluran DTH telah mencapai 100 persen kepada 14.750 penerima di tiga provinsi. Rinciannya, sebanyak 6.846 penerima di Aceh, 4.162 penerima di Sumatera Utara, dan 1.904 penerima di Sumatera Barat.
Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian menegaskan percepatan pembangunan huntap menjadi prioritas agar penyintas tidak berlama-lama tinggal di hunian sementara.
“Pendirian huntap yang harus menjadi prioritas paling utama, karena masyarakat tentu kita harapkan tidak perlu terlalu lama di huntara,” ujar Tito usai Rapat Koordinasi Tim Pengarah Satgas PRR di Kompleks Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, dalam siaran persna, dikutip Kamis, 16 April 2026.
Tito menjelaskan, pembangunan huntap dilakukan melalui dua skema, yakni pembangunan in situ di lokasi lama yang aman dengan dukungan dana Rp60 juta per unit, serta skema komunal berupa pembangunan kawasan hunian baru oleh pemerintah.
Namun demikian, percepatan pembangunan huntap sangat bergantung pada kelengkapan dan kecepatan pendataan dari pemerintah daerah, sehingga koordinasi dan validasi data menjadi kunci utama dalam memastikan setiap penyintas mendapatkan hunian yang layak secara tepat sasaran.
Jakarta: Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara) guna memastikan terpenuhinya hunian layak bagi penyintas bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Berdasarkan data Satgas PRR per 13 April 2026, jumlah huntap yang telah rampung dibangun di tiga provinsi terdampak mencapai 247 unit dari total 39.024 unit yang direncanakan. Sementara itu, sebanyak 1.243 unit lainnya masih dalam proses pembangunan.
Secara rinci, di Aceh telah rampung 104 unit huntap dari total 28.871 unit, dengan 395 unit dalam proses pembangunan. Di Sumatera Utara, sebanyak 120 unit telah selesai dibangun dari total 7.321 unit, dengan 407 unit dalam proses pembangunan. Adapun di Sumatra Barat, 23 unit telah rampung dari total 2.832 unit, dengan 441 unit masih dalam proses pembangunan.
Percepatan pembangunan huntap ini berjalan paralel dengan penyelesaian huntara. Hingga 13 April, total huntara yang telah rampung dibangun mencapai 18.997 unit dari target 20.477 unit atau setara dengan progres 92 persen.
Capaian ini menunjukkan peningkatan dibandingkan data per 9 April, di mana jumlah huntap yang rampung tercatat sebanyak 1.240 unit dengan jumlah yang sama dalam proses pembangunan. Sementara itu, pembangunan huntara saat itu telah mencapai 18.678 unit dari target 20.378 unit atau sekitar 90 persen.
Selain pembangunan hunian, Satgas PRR juga menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi penyintas yang tidak tinggal di huntara. Bantuan ini diberikan sebesar Rp600.000 per bulan selama tiga bulan, sehingga setiap kepala keluarga menerima total Rp1,8 juta.
Hingga saat ini, penyaluran DTH telah mencapai 100 persen kepada 14.750 penerima di tiga provinsi. Rinciannya, sebanyak 6.846 penerima di Aceh, 4.162 penerima di Sumatera Utara, dan 1.904 penerima di Sumatera Barat.
Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian menegaskan percepatan pembangunan huntap menjadi prioritas agar penyintas tidak berlama-lama tinggal di hunian sementara.
“Pendirian huntap yang harus menjadi prioritas paling utama, karena masyarakat tentu kita harapkan tidak perlu terlalu lama di huntara,” ujar Tito usai Rapat Koordinasi Tim Pengarah Satgas PRR di Kompleks Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, dalam siaran persna, dikutip Kamis, 16 April 2026.
Tito menjelaskan, pembangunan huntap dilakukan melalui dua skema, yakni pembangunan in situ di lokasi lama yang aman dengan dukungan dana Rp60 juta per unit, serta skema komunal berupa pembangunan kawasan hunian baru oleh pemerintah.
Namun demikian, percepatan pembangunan huntap sangat bergantung pada kelengkapan dan kecepatan pendataan dari pemerintah daerah, sehingga koordinasi dan validasi data menjadi kunci utama dalam memastikan setiap penyintas mendapatkan hunian yang layak secara tepat sasaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(CEU)
