Jakarta: Koordinator Desk Politik Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Khalisah Khalid menyebutkan bahwa saat ini Papua sedang menghadapi ancaman deforestasi terencana. Banyak hutan adat yang akan beralih fungsi menjadi sarana insfratruktur.
"Hutan bagi masyarakat adat Papua bukan hanya sumber kehidupan, tetapi identitas," kata dia saat ditemui di kantor KontraS, Selasa, 20 Agustus 2019.
Deforestasi disebut bertujuan untuk membangun infrastruktur di masa depan. Namun, Walhi sanksi insfratruktur dibangun untuk kepentingan masyarakat Papua.
Khalisah mengungkapkan bahwa presiden Joko Widodo sebetulnya sudah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait moratorium izin kawasan hutan. Meskipun sudah diteken, tetapi nomer Inpres belum keluar.
"(Ini tentang) bagaimana memastikan implementasi. Jangan sampai terbit penghentian izin kehutanan dan gambut, tapi di sisi lain tetap ada," kata dia.
Deforestasi di Papua rencananya akan digunakan untuk membangun fasilitas umum. Namun, Khalisah berharap pembangunan di lahan hutan itu tidak diberikan untuk perusahaan yang berinvestasi di tanah Papua.
"Nanti ternyata bukan kesejahteraan yang didapat tapi ancaman berlapis, yaitu ekspansi sumber daya alam," komentar dia.
Selain deforestasi, Papua juga akan difokuskan untuk perkebunan kelapa sawit yang nantinya akan mengambil lahan hutan sagu.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id