Kepolisian melewati massa demo saat aksi di Depan Gedung MPR, Jakarta Pusat, Senin, 23 September 2019. Foto: MI/Saskia Anindya Putri
Kepolisian melewati massa demo saat aksi di Depan Gedung MPR, Jakarta Pusat, Senin, 23 September 2019. Foto: MI/Saskia Anindya Putri

Tol Cawang-Tomang Ditutup

Nasional kuhp pemasyarakatan demo mahasiswa Demonstrasi Mahasiswa
Siti Yona Hukmana • 24 September 2019 15:47
Jakarta: PT Jasa Marga menutup Jalan Tol Cawang-Tomang, Jakarta. Langkah itu diambil karena unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat di depan Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, yang menolak rancangan undang-undang (RUU).
 
"Untuk menjaga keamanan dan keselamatan pengguna jalan, saat ini dalam persiapan untuk penutupan akses yang menuju ke lokasi demo," kata Corporate Communication Department Head PT Jasa Marga Irra Susiyanti kepada Medcom.id, Selasa, 24 September 2019.
 
Jalan tol itu kini telah dipadati oleh massa. Kendaraan sudah tidak bisa melewatinya. "Bagi para pengguna jalan yang sudah masuk akan dialihkan keluar di exit tol terdekat," ujar Irra.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Seperti diketahui, gelombang penolakan pengesahan sejumlah RUU mengalir dari mahasiswa dan sejumlah kelompok masyarakat. Teranyar, unjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR/DPD, Senin, 23 September 2019, sempat ricuh.
 
Massa menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Mereka juga tak terima RUU Perubahan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dikukuhkan karena melonggarkan hukuman bagi koruptor.
 
Selain itu, massa meminta RUU Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah disahkan, dibatalkan. Gedung DPR dan DPRD di sejumlah daerah masih terus didatangi massa hingga hari ini.
 
Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Kemananan (Menko Polhukam) Wiranto meminta masyarakat di sejumlah wilayah mengurungkan niat berunjuk rasa. Pasalnya, tuntutan massa sudah dipenuhi.
 
"Sebenarnya demonstrasi-demontrasi yang menjurus pada penolakan UU Pemasyarakatan, KUHP, Ketanagakerjaan, Pertanahan, dan SDA (Sumber Daya Alam), itu sudah tidak relevan lagi," kata Wiranto.
 
Presiden Joko Widodo menunda lima dari delapan RUU yang akan disahkan DPR. Hanya RUU Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK; RUU Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3); dan RUU Tata Cara Pembentukan UU; yang disahkan.
 
Pembahasan lima RUU yang ditunda akan dilimpahkan kepada DPR periode 2019-2024. Wiranto memastikan keputusan ini diambil Presiden berlandaskan masukan publik.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif