Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moedrijat (kiri) bersama dengan Manjusha Nusantara, Terry Wijaya Supit (tengah) dan Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Kementerian Koperasi & UKM, Hanung Harimba Rachman (kanan) di Jakartra, Selasa (21/1/2020). Foto: MI/Mohamad Irf
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moedrijat (kiri) bersama dengan Manjusha Nusantara, Terry Wijaya Supit (tengah) dan Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Kementerian Koperasi & UKM, Hanung Harimba Rachman (kanan) di Jakartra, Selasa (21/1/2020). Foto: MI/Mohamad Irf

Penyintas Kanker Apresiasi Pemerintah

Nasional penyintas kanker
Annisa ayu artanti • 24 Januari 2020 21:14
Jakarta: Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengapresiasi pemerintah yang telah mendengarkan suara para penyintas kanker payudara HER2 dengan menanggung kembali penggunaan obat trastuzumab oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) mulai 1 April 2020.
 
"Terima kasih kepada pemerintah yang telah mau mendengar suara kami penyintas kanker. Saya sebagai seorang penyintas bersama puluhan ribu lainnya sangat bersyukur atas keputusan pemerintah," kata Lestari Moerdijat di Jakarta, Jumat, 24 Januari 2020.
 
Lestari merujuk kasus kanker yang dialaminya sendiri. Menurut dia, dengan menggunakan trastuzumab penderita mendapatkan kesempatan hidup lebih panjang.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Seperti kasus saya, bila tanpa lanjutan targeted terapi trastuzumab, dokter mengatakan kesempatan hidup akan lebih pendek dibanding dengan mereka yang mendapatkan obat ini," kata anggota DPR RI itu.
 
Karena itu, Lestari yang akrab disapa Rerie mengatakan sangat bersyukur sekaligus mengapresiasi pemerintah dan semua pihak yang telah memperjuangkan sehingga BPJS menanggung kembali penggunaan obat trastuzumab.
 
"Terima kasih semuanya. Usaha kita bersama telah diwujudkan. Kita patut bersyukur penggunaan obat trastuzumab ditanggung kembali oleh BPJS. Kita semua tahu kanker payudara adalah penyebab kematian tertinggi bagi perempuan di dunia," ungkap Rerie.
 
Sejak 2018 BPJS menyetop tanggungan atas penggunaan obat trastuzumab bagi penyintas kanker payudara. Alasannya, BPJS menilai obat ini tidak memiliki efek penyembuhan bagi para pasien kanker payudara.
 
Keputusan BPJS itu membuat penyintas kanker payudara di Indonesia yang pada 2018 berjumlah 58.256 orang (Data Global Cancer Observatory 2018 dari World Health Organization) mengeluh.
 
Para penyintas meminta agar keputusan tersebut ditinjau kembali. Bahkan, salah satu suami pasien, Edy Haryadi membawa perkara ini ke pengadilan. Dia menggugat Direksi BPJS Kesehatan dan Presiden Joko Widodo.
 
Pemerintah tanggap. Pada akhir tahun lalu, Menteri Kesehatan Letnan Jenderal TNI (Purn) Terawan Agus Putranto, mengeluarkan Keputusan Menkes (Kepmenkes) No. HK.01.07/MENKES/813/2019 terkait Formularium Nasional (Fornas) yang di dalamnya terdapat trastuzumab. Revisi Fornas ini dilakukan untuk yang ketiga kali dalam rentang lima tahun terakhir. Revisi itu ditetapkan tanggal 31 Desember 2019 dan mulai berlaku pada 1 April 2020.
 
Secara terpisah, Ketua Umum Cancer Information and Support Center (CISC) Aryanthi juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan DPR atas ditetapkannya trastuzumab kembali ada di dalam Fornas .
 
"Saya sangat berterima kasih kepada pemerintah, Menteri Kesehatan, dan DPR karena menetapkan trastuzumab tetap ada di Fornas. Bagi penyintas ini sangat menggembirakan, terlebih penderita kanker payudara HER2 positif yang jumlahnya 20% dari seluruh penderita kanker payudara yang lebih 58 ribu orang itu," ujarnya sumringah.
 

(MBM)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif