Jakarta: Mantan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin belum berani membenarkan adanya dugaan pelanggaran Hal Asasi Manusia (HAM) terhadap etnis minoritas muslim Uighur di Tiongkok. Namun, firasatnya meyakini pelanggaran HAM itu ada.
"Jawaban hati nurani saya ada pelanggaran HAM, ada penindasan terhadap etnik Uighur yang mayoritas beragama Islam. Kalau demikian keyakinan kita, kalau ditanya buktinya ya kita komparasi saja dari pernyataan itu (pernyataan pihak China dan fakta dilapangan)," kata Din di Kantor Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju, Jakarta Selatan, Kamis 19 Desember 2019.
Jika memang terbukti, Din meminta Pemerinntah Indonesia proktif menyuarakan ke dunia internasional. Sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia tidak bisa tinggal diam.
"Pemerintah Indonesia bersuaralah seperti yang saya rasakan itu. Bukan karena itu Islam tapi karena manusia kita, menjaga harkat dan martabat kemanusiaan," pungkasnya.
Di sisi lain, terkait dugaan adanya dugaan aliran dana dari Pemerintah Tiongkok ke sejumlah organisasi Islam di Indonesia, agar bungkam terhadap masalah Uighur, Din enggan berkomentar lebih jauh. "Saya tidak tahu. Dan saya tidak mau diadu," tegasnya.
Din mengaku kecewa jika benar ada pihak dari Ormas di Indonesia, Islam khususnya yang menerima dana tersebut. Pasalnya, ia juga melihat laporan artikel di media Amerika Serikat (AS), The Wall Street Journal (WSJ), terkait kunjungan tour Uighur itu.
"Bahkan mengundang delegasi dari manapun, sampai di sana tidak ditemukan kan (dugaan penindasan Muslim Uighur), demikian yang terjadi atas delegasi ormas-ormas Islam dan MUI ke Xinjiang," ujar Din.
Jakarta: Mantan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin belum berani membenarkan adanya dugaan pelanggaran Hal Asasi Manusia (HAM) terhadap etnis minoritas muslim Uighur di Tiongkok. Namun, firasatnya meyakini pelanggaran HAM itu ada.
"Jawaban hati nurani saya ada pelanggaran HAM, ada penindasan terhadap etnik Uighur yang mayoritas beragama Islam. Kalau demikian keyakinan kita, kalau ditanya buktinya ya kita komparasi saja dari pernyataan itu (pernyataan pihak China dan fakta dilapangan)," kata Din di Kantor Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju, Jakarta Selatan, Kamis 19 Desember 2019.
Jika memang terbukti, Din meminta Pemerinntah Indonesia proktif menyuarakan ke dunia internasional. Sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia tidak bisa tinggal diam.
"Pemerintah Indonesia bersuaralah seperti yang saya rasakan itu. Bukan karena itu Islam tapi karena manusia kita, menjaga harkat dan martabat kemanusiaan," pungkasnya.
Di sisi lain, terkait dugaan adanya dugaan aliran dana dari Pemerintah Tiongkok ke sejumlah organisasi Islam di Indonesia, agar bungkam terhadap masalah Uighur, Din enggan berkomentar lebih jauh. "Saya tidak tahu. Dan saya tidak mau diadu," tegasnya.
Din mengaku kecewa jika benar ada pihak dari Ormas di Indonesia, Islam khususnya yang menerima dana tersebut. Pasalnya, ia juga melihat laporan artikel di media Amerika Serikat (AS), The Wall Street Journal (WSJ), terkait kunjungan tour Uighur itu.
"Bahkan mengundang delegasi dari manapun, sampai di sana tidak ditemukan kan (dugaan penindasan Muslim Uighur), demikian yang terjadi atas delegasi ormas-ormas Islam dan MUI ke Xinjiang," ujar Din.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
