Pengakuan Hutan Adat Terbukti Mampu Menekan Laju Deforestasi hingga 50 Persen

Jakarta:  Indonesia menegaskan kembali komitmen kuat Indonesia terhadap pengakuan hutan adat. Perlindungan keanekaragaman hayati dan percepatan pengakuan hutan adat merupakan bagian integral dari strategi nasional Indonesia untuk memerangi kejahatan lingkungan dan memperkuat tata kelola hutan berbasis masyarakat. Hal itu disampaikan Menteri Kehutanan Indonesia, Raja Juli Antoni saat menghadiri United for Wildlife Global Summit. United for Wildlife Global Summit merupakan Pertemuan Tingkat Tinggi Menteri yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil. Menhut mengatakan, keterlibatan masyarakat adat dan masyarakat lokal kerap menjadi salah satu aspek penting yang sering terabaikan dalam penanggulangan kejahatan lingkungan. "Padahal mereka adalah penjaga sejati hutan kita,” ujar Raja Juli Antoni, dikutip dari siaran persnya, Rabu, 5 November 2025. United for Wildlife Global Summit dan High-Level Ministerial Roundtable adalah pertemuan bergengsi yang diselenggarakan oleh Yayasan Kerajaan Pangeran dan Putri Wales di Rio de Janeiro, Brasil. Forum ini dihadiri oleh Yang Mulia Pangeran William, beserta delegasi dari berbagai negara dan organisasi internasional. Menteri Kehutanan menegaskan, sejak Maret 2025, Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Khusus Percepatan Pengakuan Hutan Adat sebagai bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan ia telah menetapkan target untuk mengakui 1,4 juta hektar hutan adat baru selama periode 2025–2029. Menahan Laju Deforestasi Menurut Raja Juli, pengakuan hutan adat bukan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Adat. Namun juga telah terbukti mengurangi laju deforestasi sebesar 30–50 persen, menurut data SOIFO 2024. “Melalui dukungan untuk tata kelola hutan berbasis masyarakat, Indonesia memperkuat kejelasan hukum, jaminan tenurial, dan keberlanjutan pengelolaan hutan,” ujarnya. Sehingga, percepatan pengakuan ini sangatlah penting. "Sama pentingnya adalah komitmen kita untuk mengakui Masyarakat Adat dan komunitas lokal,” tambahnya. Menteri Raja Antoni juga menyerukan kerja sama lintas batas dan pertukaran data global untuk mengatasi kejahatan lingkungan seperti perdagangan satwa liar ilegal dan deforestasi. Menutup pidatonya, ia menegaskan kesiapan Indonesia untuk menjadi mitra aktif dalam koalisi global guna menghentikan kejahatan lingkungan dan melestarikan warisan alam planet ini untuk generasi mendatang. Sementara itu Direktur Eksekutif United for Wildlife, Tom Clements, menyambut baik komitmen berani Indonesia yang baru dalam mengakui 1,4 juta hektar hutan adat bagi Masyarakat Adat. Menurut Clements, ini sebagai bagian dari kepemimpinan berkelanjutannya dalam mengurangi deforestasi dalam beberapa tahun terakhir. "Ini merupakan contoh kepemimpinan yang menginspirasi dalam melindungi manusia dan planet ini," tegasnya. Dengan mendukung masyarakat lokal, negara ini menunjukkan bahwa tata kelola hutan yang kuat merupakan kunci untuk mengatasi kejahatan lingkungan dan melestarikan warisan alam bersama. Kami sangat senang Indonesia memilih untuk mengumumkan langkah penting ini pada KTT Global United for Wildlife tahun ini, yang bertemakan melindungi para pelestari alam dan berfokus pada pemberantasan kejahatan lingkungan," tutupnya