Jakarta: Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan Surat Keputusan kepengurusan baru Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) hasil Musyawarah Nasional di Bali. Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0001561.AH.01.08.Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia itu diterbitkan pada Jumat, 10 November 2023.
Sekretaris Jenderal HNSI, Lydia Assegaf menyatakan SK dari Kemenkumham telah menambah semangat dan soliditas seluruh DPD dan DPC di seluruh Indonesia. Dia mengatakan munas di Bali merupakan forum tertinggi organisasi HNSI dengan dihadiri 34 DPD dan 345 DPC yang memiliki legitimasi kuat.
“Kami mulai dari DPP, DPD, DPC, hingga ke rukun-rukun nelayan di HNSI merupakan mata rantai yang terikat sangat kuat. Sekarang saatnya kami semua fokus untuk langsung bergerak cepat untuk menjalankan program-program kerja, serta program prioritas dari ketua umum Bapak Herman Herry,” kata Lydia, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 11 November 2023.
Pengurus HNSI di daerah juga mengapresiasi langkah Kemenkumham yang sudah menerbitkan SK kepengurusan baru. Ketua DPD HNSI Jawa Tengah, Riswanto, menyampaikan penerbitan SK itu sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan nelayan di Tanah Air.
“Saya kira ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam hal ini Menkumham untuk mendorong percepatan kesejahteraan para nelayan. Sehingga dengan SK kepengurusan baru HNSI itu seluruh pengurus baik pusat hingga daerah dapat bekerja lebih cepat mewujudkan kesejahteraan para nelayan di seluruh pelosok Tanah Air,” kata Riswanto.
Sementara itu, Ketua DPD Sumatra Utara Zulfahri menyampaikan Herman Herry sebagai Ketua Umum yang baru HNSI dapat melahirkan banyak gagasan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan. “Tentu kami seluruh pengurus daerah siap untuk mendukung penuh seluruh kebijakan guna kemajuan para nelayan,” tegas Zulfahri.
Hal senada disampaikan Ketua DPD Jawa Barat, Iwan. Menurut dia, SK kepengurusan yang baru diterbitkan tersebut sebagai landasan hukum untuk melanjutkan pekerjaan serta membenahi roda organisasi.
Iwan mengapresiasi Menkumham yang dengan bijak dan memenuhi ketentuan hukum mengenai organisasi masyarakat dalam mengambil keputusan. Terkait sistem administrasinya, Kemenkumham terlebih dahulu mendalami Anggaran Dasar dan Rumah Tangga dari setiap ormas.
“Kami pengurus daerah ikut senang atas terbitnya SK kepengurusan HNSI yang baru. Kami apresiasi Menkumham yang secara adil dan transparan dalam mengambil keputusan,” kata Iwan.
Jakarta: Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU)
Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan Surat Keputusan kepengurusan baru Himpunan
Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) hasil Musyawarah Nasional di Bali. Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0001561.AH.01.08.Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia itu diterbitkan pada Jumat, 10 November 2023.
Sekretaris Jenderal HNSI, Lydia Assegaf menyatakan SK dari Kemenkumham telah menambah semangat dan soliditas seluruh DPD dan DPC di seluruh Indonesia. Dia mengatakan munas di Bali merupakan forum tertinggi organisasi HNSI dengan dihadiri 34 DPD dan 345 DPC yang memiliki legitimasi kuat.
“Kami mulai dari DPP, DPD, DPC, hingga ke rukun-rukun nelayan di HNSI merupakan mata rantai yang terikat sangat kuat. Sekarang saatnya kami semua fokus untuk langsung bergerak cepat untuk menjalankan program-program kerja, serta program prioritas dari ketua umum Bapak Herman Herry,” kata Lydia, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 11 November 2023.
Pengurus HNSI di daerah juga mengapresiasi langkah Kemenkumham yang sudah menerbitkan SK kepengurusan baru. Ketua DPD HNSI Jawa Tengah, Riswanto, menyampaikan penerbitan SK itu sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan nelayan di Tanah Air.
“Saya kira ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam hal ini Menkumham untuk mendorong percepatan kesejahteraan para nelayan. Sehingga dengan SK kepengurusan baru HNSI itu seluruh pengurus baik pusat hingga daerah dapat bekerja lebih cepat mewujudkan kesejahteraan para nelayan di seluruh pelosok Tanah Air,” kata Riswanto.
Sementara itu, Ketua DPD Sumatra Utara Zulfahri menyampaikan Herman Herry sebagai Ketua Umum yang baru HNSI dapat melahirkan banyak gagasan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan. “Tentu kami seluruh pengurus daerah siap untuk mendukung penuh seluruh kebijakan guna kemajuan para nelayan,” tegas Zulfahri.
Hal senada disampaikan Ketua DPD Jawa Barat, Iwan. Menurut dia, SK kepengurusan yang baru diterbitkan tersebut sebagai landasan hukum untuk melanjutkan pekerjaan serta membenahi roda organisasi.
Iwan mengapresiasi Menkumham yang dengan bijak dan memenuhi ketentuan hukum mengenai organisasi masyarakat dalam mengambil keputusan. Terkait sistem administrasinya, Kemenkumham terlebih dahulu mendalami Anggaran Dasar dan Rumah Tangga dari setiap ormas.
“Kami pengurus daerah ikut senang atas terbitnya SK kepengurusan HNSI yang baru. Kami apresiasi Menkumham yang secara adil dan transparan dalam mengambil keputusan,” kata Iwan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
