medcom.id, Jakarta: Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman mendukung penuh usulan pembentukan Komisi Pengawas Intelijen. BIN, kata dia, perlu partner untuk mengontrol kinerja.
"Harus dilakukan," kata Marciano sebelum mengikuti rapat paripurna di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (15/6/2015).
Menurutnya, pembentukan tim ini akan mendorong BIN bekerja sesuai koridor peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. Jika ada kegiatan intelijen di luar kewenangan BIN, komisi bisa memanggil untuk meminta klarifikasi.
"Jadi untuk check and balance agar dalam bekerja intel tetap sesuai pedoman," pungkas dia.
Usulan pembentukan Komisi Pengawas Intelijen pertama kali diusulkan oleh Komisi I DPR seiring dengan fit and proper test yang akan dilakukan pada calon Kepala BIN yang baru, Sutiyoso.
Tim ini terdiri dari 14 orang anggota DPR yang diwakili dari tiap fraksi dan pimpinan komisi. Payung hukum pembentukan komisi tersebut yaitu Pasal 43 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara dan UU MPR DPR DPD dan DPRD (MD3).
medcom.id, Jakarta: Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman mendukung penuh usulan pembentukan Komisi Pengawas Intelijen. BIN, kata dia, perlu partner untuk mengontrol kinerja.
"Harus dilakukan," kata Marciano sebelum mengikuti rapat paripurna di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (15/6/2015).
Menurutnya, pembentukan tim ini akan mendorong BIN bekerja sesuai koridor peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. Jika ada kegiatan intelijen di luar kewenangan BIN, komisi bisa memanggil untuk meminta klarifikasi.
"Jadi untuk
check and balance agar dalam bekerja intel tetap sesuai pedoman," pungkas dia.
Usulan pembentukan Komisi Pengawas Intelijen pertama kali diusulkan oleh Komisi I DPR seiring dengan fit and proper test yang akan dilakukan pada calon Kepala BIN yang baru, Sutiyoso.
Tim ini terdiri dari 14 orang anggota DPR yang diwakili dari tiap fraksi dan pimpinan komisi. Payung hukum pembentukan komisi tersebut yaitu Pasal 43 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara dan UU MPR DPR DPD dan DPRD (MD3).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
