medcom.id, Jakarta: Dosen FISIP UGM Ari Dwipayana mengatakan upaya menurunkan elektabilitas calon presiden Joko Widodo dengan menggunakan isu komunisme mengingatkan publik pada dengan Orde Baru (Orba).
Ketika itu, Orba yang dipimpin Soeharto--mantan mertua Prabowo Subianto--membentuk Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) untuk meniadakan oposisi.
“Kopkamtib meniadakan oposisi dengan menebar ketakutan tentang bahaya ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Cara-cara ini kembali digunakan dengan menciptakan ketakutan yang sama sekaligus untuk kepentingan politik sesaat,” ujar Ari kepada wartawan, Jumat (4/7/2014).
Menurut Ari, penebar wacana komunisme pada Pemilu Presiden 2014 ini bertujuan memunculkan penolakan dari kalangan santri serta untuk menarik TNI agar berpihak ke salah satu kubu calon presiden.
“Isu komunis sangat sensitif bagi TNI,” ucapnya. Namun, kata Ari, TNI sebagai alat negara seharusnya tidak ditarik-tarik dalam pilpres kali ini.
Ia juga meminta strategi adu domba yang membenturkan TNI dengan Jokowi dan PDI Perjuangan harus segera dihentikan. "TNI juga jangan sampai terpancing dengan strategi adu domba," ujarnya.
Ari menegaskan kampanye hitam dengan menggunakan isu komunisme merupakan tindak pembodohan politik bagi rakyat. Seharusnya, kata Ari, rakyat disuguhi adu program nyata.
“Adu program itu penting untuk menjawab ancaman Indonesia ke depan di mana konstelasi dunia berubah dengan munculnya kekuatan ekonomi global yang memperkuat kemiskinan pasca-perang dingin,” pungkasnya.
Ari menduga serangan ke arah Jokowi dengan menggunakan isu agama dan komunis merupakan bentuk ketidakmampuan pihak penyerang untuk mengkritisi dari sisi ide, gagasan, maupun program.
“Itulah sebabnya dicari isu-isu yang diharapkan bisa menjadi pembeda dengan menyerang secara negatif dari sisi agama, etnis dan saat ini dengan menggunakan isu komunisme,” tutupnya. (*)
medcom.id, Jakarta: Dosen FISIP UGM Ari Dwipayana mengatakan upaya menurunkan elektabilitas calon presiden Joko Widodo dengan menggunakan isu komunisme mengingatkan publik pada dengan Orde Baru (Orba).
Ketika itu, Orba yang dipimpin Soeharto--mantan mertua Prabowo Subianto--membentuk Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) untuk meniadakan oposisi.
“Kopkamtib meniadakan oposisi dengan menebar ketakutan tentang bahaya ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Cara-cara ini kembali digunakan dengan menciptakan ketakutan yang sama sekaligus untuk kepentingan politik sesaat,” ujar Ari kepada wartawan, Jumat (4/7/2014).
Menurut Ari, penebar wacana komunisme pada Pemilu Presiden 2014 ini bertujuan memunculkan penolakan dari kalangan santri serta untuk menarik TNI agar berpihak ke salah satu kubu calon presiden.
“Isu komunis sangat sensitif bagi TNI,” ucapnya. Namun, kata Ari, TNI sebagai alat negara seharusnya tidak ditarik-tarik dalam pilpres kali ini.
Ia juga meminta strategi adu domba yang membenturkan TNI dengan Jokowi dan PDI Perjuangan harus segera dihentikan. "TNI juga jangan sampai terpancing dengan strategi adu domba," ujarnya.
Ari menegaskan kampanye hitam dengan menggunakan isu komunisme merupakan tindak pembodohan politik bagi rakyat. Seharusnya, kata Ari, rakyat disuguhi adu program nyata.
“Adu program itu penting untuk menjawab ancaman Indonesia ke depan di mana konstelasi dunia berubah dengan munculnya kekuatan ekonomi global yang memperkuat kemiskinan pasca-perang dingin,” pungkasnya.
Ari menduga serangan ke arah Jokowi dengan menggunakan isu agama dan komunis merupakan bentuk ketidakmampuan pihak penyerang untuk mengkritisi dari sisi ide, gagasan, maupun program.
“Itulah sebabnya dicari isu-isu yang diharapkan bisa menjadi pembeda dengan menyerang secara negatif dari sisi agama, etnis dan saat ini dengan menggunakan isu komunisme,” tutupnya. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NAV)
