medcom.id, Jakarta: Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mendesak Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso untuk segera mengklarifikasi dugaan menghadiri kampanye terselubung saat sosialisasi UU Desa di Jawa Timur.
Peneliti Formappi Lucius Karus meminta Priyo yang menjabat sebagai anggota Timses Prabowo-Hatta melakukan klarifikasi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Badan Kehormatan (BK) DPR RI. Apalagi, dugaan kampanye terselubung yang dilakukan pada masa tenang itu sampai menyebabkan penganiayaan aparat panwaslucam.
"Tindakan Priyo mengecewakan dan tidak patut. Kalau memang bisa dibuktikan bahwa di dalam ruangan itu Priyo mengkampanyekan capres tertentu, itu bisa ditindak oleh Bawaslu sebagai pelanggaran hukum," tegas Lucius di Jakarta, Senin (7/7/2014).
Menurut Lucius, masa tenang seharusnya tak dicemari tindakan-tindakan menjurus ke kecurangan. Ia juga meminta agar diselidiki apakah ada dugaan penggunaan anggaran negara. Itu mengingat bahwa Priyo adalah wakil ketua DPR yang merupakan pejabat negara.
"Kalau dana yang digunakan dari jatah Priyo sebagai pimpinan DPR, itu bisa diajukan ke BK DPR agar yang bersangkutan diperiksa," ujarnya.
Seperti diberitakan, dua petugas Panwaslu Kabupaten Madiun, Jawa Timur, dianiaya sukarelawan salah satu pasangan capres dan cawapres. Kedua petugas itu adalah anggota Panwaslu Kabupaten Madiun, Katimun, dan Ketua Panwascam Jiwan, Tri Lestari.
Mereka memergoki adanya kampanye terselubung yang dibalut sosialisasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang dilaksanakan Parade Nusantara di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Minggu (5/7/2014).
Acara yang dihadiri ribuan kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Madiun tersebut kabarnya dihadiri narasumber anggota DPR RI Priyo Budi Santoso dan Ketua Umum Parade Nusantara, Sudir Santoso.
Dilaporkan, sejumlah narasumber yang hadir sering kali menyebut nama calon presiden bernomor urut 1 dan menyebutkan bahwa capres tersebut siap membantu masyarakat desa jika menang dalam pemilu. Anggota panwascam kemudian mengalami penganiayaan karena berusaha mengingatkan panitia pelaksana karena terindikasi mengarah kampanye. (*)
medcom.id, Jakarta: Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mendesak Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso untuk segera mengklarifikasi dugaan menghadiri kampanye terselubung saat sosialisasi UU Desa di Jawa Timur.
Peneliti Formappi Lucius Karus meminta Priyo yang menjabat sebagai anggota Timses Prabowo-Hatta melakukan klarifikasi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Badan Kehormatan (BK) DPR RI. Apalagi, dugaan kampanye terselubung yang dilakukan pada masa tenang itu sampai menyebabkan penganiayaan aparat panwaslucam.
"Tindakan Priyo mengecewakan dan tidak patut. Kalau memang bisa dibuktikan bahwa di dalam ruangan itu Priyo mengkampanyekan capres tertentu, itu bisa ditindak oleh Bawaslu sebagai pelanggaran hukum," tegas Lucius di Jakarta, Senin (7/7/2014).
Menurut Lucius, masa tenang seharusnya tak dicemari tindakan-tindakan menjurus ke kecurangan. Ia juga meminta agar diselidiki apakah ada dugaan penggunaan anggaran negara. Itu mengingat bahwa Priyo adalah wakil ketua DPR yang merupakan pejabat negara.
"Kalau dana yang digunakan dari jatah Priyo sebagai pimpinan DPR, itu bisa diajukan ke BK DPR agar yang bersangkutan diperiksa," ujarnya.
Seperti diberitakan, dua petugas Panwaslu Kabupaten Madiun, Jawa Timur, dianiaya sukarelawan salah satu pasangan capres dan cawapres. Kedua petugas itu adalah anggota Panwaslu Kabupaten Madiun, Katimun, dan Ketua Panwascam Jiwan, Tri Lestari.
Mereka memergoki adanya kampanye terselubung yang dibalut sosialisasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang dilaksanakan Parade Nusantara di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Minggu (5/7/2014).
Acara yang dihadiri ribuan kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Madiun tersebut kabarnya dihadiri narasumber anggota DPR RI Priyo Budi Santoso dan Ketua Umum Parade Nusantara, Sudir Santoso.
Dilaporkan, sejumlah narasumber yang hadir sering kali menyebut nama calon presiden bernomor urut 1 dan menyebutkan bahwa capres tersebut siap membantu masyarakat desa jika menang dalam pemilu. Anggota panwascam kemudian mengalami penganiayaan karena berusaha mengingatkan panitia pelaksana karena terindikasi mengarah kampanye. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NAV)
