Ilustrasi. Foto: MI/Panca Syurkani.
Ilustrasi. Foto: MI/Panca Syurkani.

Upah Rendah dan Kekerasan Masih Mengancam Jurnalis Indonesia

Nasional upah jurnalis kekerasan terhadap wartawan
Nur Azizah • 03 Februari 2019 21:13
Jakarta: Upah kerja yang rendah dan gaji yang telat dibayar menjadi ancaman terbesar bagi jurnalis di Indonesia. Hal ini terungkap dalam laporan perdana mengenai kebebasan media di Asia Tenggara 2018 bertajuk 'Underneath the Autocrats' yang digagas oleh International Federation of Journalists dan Serikat Jurnalis Asia Tenggara (South East Journalist Unions/SEAJU), afiliasi regional IFJ.
 
Ketua Bidang Advokasi Alinasi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Sasmito mengatakan, laporan tersebut mengupas mengenai impunitas, keamanan jurnalis, dan kondisi kerja jurnalis di Asia Tenggara. Berdasarkan hasil riset tersebut ancaman terbesar yang dijumpai di Indonesia, yakni upah yang rendah dan kondisi bekerja. Di level regional, ancaman tertinggi berikutnya adalah penyensoran dan penyerangan.
 
"Gaji yang rendah dan tidak dibayar dengan teratur dapat mempengaruhi jurnalis untuk bekerja dengan profesional. Selain itu, jurnalis yang tidak menerima upah layak juga berpotensi menerima sogokan yang dapat mencederai kode etik jurnalistik," kata Sasmito dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu, 3 Februari 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Salah satu contoh mengenai upah ini juga dijumpai di Jakarta. Hasil survei AJI Jakarta menunjukkan bahwa terdapat 10 media yang menggaji jurnalis di bawah upah minimum Provinsi Jakarta. Selain itu, upah riil jurnalis juga masih jauh di bawah standar upah layak AJI Jakarta yang dipatok sebesar Rp 8,42 juta.

Baca juga: AJI: Upah Layak Jurnalis Pemula Rp8,42 Juta


Selain upah yang rendah, jurnalis juga dibayangi kekerasan fisik. Data AJI Indonesia menunjukkan setidaknya terdapat 64 kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi pada sepanjang 2018.
 
Peristiwa yang dikategorikan sebagai kekerasan itu meliputi pengusiran, kekerasan fisik, hingga pemidanaan terkait karya jurnalistik. Jumlah ini lebih banyak dari 2017 sebanyak 60 kasus dan masih tergolong di atas rata-rata.
 
Kekerasan terhadap jurnalis paling banyak terjadi pada 2016 dengan 81 kasus dan paling rendah 39 kasus pada 2009 lalu. Pada 2018, AJI mencatat jenis kasus kekerasan baru yang berpotensi menjadi tren mengkhawatirkan di masa mendatang.
 
Tren baru itu berupa pelacakan dan pembongkaran identitas jurnalis yang menulis berita atau komentar yang tak sesuai aspirasi politik pelaku, lalu menyebarkannya ke media sosial untuk tujuan negatif. AJI mengkategorikannya sebagai doxing, atau persekusi secara daring (online).
 
"AJI mendesak pihak aparat agar dapat mengidentifikasi jenis kekerasan baru ini. Supaya para pelaku dapat dijerat juga dengan menggunakan UU Pers,” jelas Sasmito.
 
Selain kasus kekerasan, yang juga merisaukan bagi kebebasan pers ialah adanya pasal-pasal yang dapat mempidanakan jurnalis. Selama ini, lanjut Sasmito, ada dua regulasi utama yang bias mempidanakan jurnalis, yaitu KUHP dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang direvisi menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016.
 
"Pada tahun lalu, ada dua langkah legislasi Pemerintah dan DPR yang cukup merisaukan, yaitu amandemen Undang-Undang MD3 yang disahkan dalam sidang paripurna DPR 12 Februari 2018 serta revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)," pungkas dia.

 

(HUS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif