Ilustrasi
Ilustrasi

Kekayaan Wali Kota Dumai Capai Rp10 Miliar

Nasional lhkpn
Juven Martua Sitompul • 04 Mei 2019 01:00
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Dumai, Zulkifli Adnan Singkah sebagai tersangka suap dan gratifikasi. Penetapan Zulkifli sebagai tersangka berkaitan dengan pengurusan anggaran dana anggaran khusus (DAK) APBN-P Tahun 2017 dan APBN Tahun 2018 Kota Dumai.
 
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang ditilik dari laman acch.kpk.go.id, Zulkifli tercatat memiliki harta sebanyak Rp10.837.976.195. Harta itu dilaporkan Zulkifli pada 31 Maret 2018.
 
Kekayaan Zulkifli terdiri dari harta bergerak dan tak bergerak. Harta tak bergerak Zulkifli terdiri dari 21 tanah dan bangunan yang tersebar di Dumai, Pekanbaru, Jakarta Pusat, serta Depok dengan nilai Rp7.792.300.000.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sedangkam harta bergerak Zulkifli berupa mobil Toyota Fortuner Jeep tahun 2014 dan Honda Brio tahun 2014. Jika diuangkan, kedua mobil itu bernilai Rp540.000.000.
 
Zulkifli juga tercatat punya harta bergerak lainnya sebesar Rp51.500.000. Zulkifli juga punya kas atau setaranya senilai Rp2.454.176.195.
 
KPK menetapkan Zulkifli sebagai tersangka suap dan gratifikasi. Pada perkara pertama, Zulkifli diduga telah menyuap pejabat Kementeriaan Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo dan koleganya sebesar Rp550 juta.
 
Penetapan stastus tersangka terhadap Zulkifli merupakan pengembangan dari perkara suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018. Dalam perkara itu, KPK lebih dulu menetapkan empat orang tersangka yakni Anggota Komisi XI DPR, Amin Santono; perantara suap, Eka Kamaluddin; Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Yaya Purnomo; serta kontraktor, Ahmad Ghiast. Keempatnya telah divonis bersalah di Pengadilan Tipikor Jakarta.
 
Sedangkan pada perkara kedua, Zulkifli diduga menerima ‎gratifikasi berupa uang Rp50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta. Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
 
Untuk perkara pertama, Zulkifli disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Pada perkara kedua Zulkifli dijerat Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

 

(NUR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:26
  • SUBUH04:36
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif