Jakarta: Kemenkominfo akan memeriksa dugaan kebocoran 337 juta data kependudukan. Hal ini dikatakan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Usman Kansong.
Usman menemukan kejanggalan pada jumlah data yang dikabarkan bocor itu.
“Jumlah penduduk kita kan 275 juta, itu ada 300 juta, berarti kan kelebihan, karena itu kita akan periksa seperti apa,” kata Usman, dikutip dari Antaranews, Selasa, 18 juli 2023.
Kemenkominfo akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang mengendalikan dan menampung semua data tersebut.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga akan memberikan laporan audit kepada Kemenkominfo. Audit dilakukan untuk mengetahui jumlah data apa saja yang bocor.
Usman menyebut, jika benar ada kebocoran data, maka ada sanksi bagi pihak pengendali data sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Kabar kebocoran data ini pertama kali diungkapkan oleh pengguna Twitter, @DailyDarkWeb, pada Sabtu, 15 Juli 2023.
Akun itu menyebutkan lebih dari 337 juta baris data kependudukan yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri dijual di forum peretas.
Data-data itu berisi berbagai informasi pribadi, seperti nomor induk kependudukan (NIK), tempat tanggal lahir, agama, status kawin, akta cerai, nama ibu, pekerjaan, hingga nomor paspor.
(Ajeng Putri Yuwono)
Jakarta:
Kemenkominfo akan memeriksa dugaan
kebocoran 337 juta data kependudukan. Hal ini dikatakan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Usman Kansong.
Usman menemukan kejanggalan pada jumlah data yang dikabarkan bocor itu.
“Jumlah penduduk kita kan 275 juta, itu ada 300 juta, berarti kan kelebihan, karena itu kita akan periksa seperti apa,” kata Usman, dikutip dari Antaranews, Selasa, 18 juli 2023.
Kemenkominfo akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang mengendalikan dan menampung semua data tersebut.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga akan memberikan laporan audit kepada Kemenkominfo. Audit dilakukan untuk mengetahui jumlah data apa saja yang bocor.
Usman menyebut, jika benar ada kebocoran data, maka ada sanksi bagi pihak pengendali data sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Kabar kebocoran data ini pertama kali diungkapkan oleh pengguna Twitter, @DailyDarkWeb, pada Sabtu, 15 Juli 2023.
Akun itu menyebutkan lebih dari 337 juta baris data kependudukan yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri dijual di forum peretas.
Data-data itu berisi berbagai informasi pribadi, seperti nomor induk kependudukan (NIK), tempat tanggal lahir, agama, status kawin, akta cerai, nama ibu, pekerjaan, hingga nomor paspor.
(Ajeng Putri Yuwono) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WAN)
