medcom.id, Jakarta: Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) bermain aplikasi game Pokemon Go di lingkungan kantor pemerintah. Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyerahkan kepada pribadi masing-masing PNS.
"Karena sebenarnya kamu chat BBM juga enggak boleh kalau lagi kerja, jadi siapa yang tahu?" Kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (21/7/2016).
Sejauh ini, Ahok tak menampik bermain game pada saat jam kerja dapat menurunkan kinerja. Karena itu, mantan bupati Belitung Timur ini meminta agar para PNS bertanggung jawab atas amanah yang diemban masing-masing pegawai.
"Sebenarnya gampang saja. Kalau kamu lihat PNS yang banyak bermain kinerja kamu pasti turun kan. Dari situ saja," terang dia.
Sejauh ini belum ada larangan bagi warga yang bermain Pokemon Go, termasuk di kawasan Monas. Sebab pada dasarnya, kata Ahok pemerintah tak bisa melarang secara keseluruhan soal game Pokemon Go.
"Saya enggak tahu, kalau warga belum ada larangannya yah," kata dia.
Pengunjung mencoba permainan "Pokemon Go" di halaman Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/7/2016). Foto: Antara/Yudhi Mahatma
Sebelumnya Polda Metro Jaya telah mengeluarkan larangan kepada seluruh aparat bermain Pokemon Go di lingkungan kerja. Kemudian disusul pelarangan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi. Menteri Yuddy mengatakan, surat edaran yang dikeluarkan itu ditujukan kepada kementerian, lembaga, khususnya di Ibu Kota Jakarta.
"Di dalamannya melarang aparatur negara menggunakan GPS untuk bermain game virtual di dalam lingkungan kantor pemerintah," kata Yuddy.
Surat edaran ini juga dikeluarkan karena pemerintah menilai ada potensi kerawanan yang dapat ditimbulkan permainan ini terhadap fasilitas pemerintah. Yuddy menambahkan, Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, dan TNI telah memberikan peringatan terkait permainan ini.
Pemerintah berpendapat, banyak dampak negatif yang ditimbulkan permainan ini. "Game Pokemon itu bisa mengganggu kerawanan dan kerahasiaan," kata Yuddy.
medcom.id, Jakarta: Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) bermain aplikasi game Pokemon Go di lingkungan kantor pemerintah. Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyerahkan kepada pribadi masing-masing PNS.
"Karena sebenarnya kamu chat BBM juga enggak boleh kalau lagi kerja, jadi siapa yang tahu?" Kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (21/7/2016).
Sejauh ini, Ahok tak menampik bermain game pada saat jam kerja dapat menurunkan kinerja. Karena itu, mantan bupati Belitung Timur ini meminta agar para PNS bertanggung jawab atas amanah yang diemban masing-masing pegawai.
"Sebenarnya gampang saja. Kalau kamu lihat PNS yang banyak bermain kinerja kamu pasti turun kan. Dari situ saja," terang dia.
Sejauh ini belum ada larangan bagi warga yang bermain Pokemon Go, termasuk di kawasan Monas. Sebab pada dasarnya, kata Ahok pemerintah tak bisa melarang secara keseluruhan soal game Pokemon Go.
"Saya enggak tahu, kalau warga belum ada larangannya yah," kata dia.
Pengunjung mencoba permainan "Pokemon Go" di halaman Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/7/2016). Foto: Antara/Yudhi Mahatma
Sebelumnya Polda Metro Jaya telah mengeluarkan larangan kepada seluruh aparat bermain Pokemon Go di lingkungan kerja. Kemudian disusul pelarangan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi. Menteri Yuddy mengatakan, surat edaran yang dikeluarkan itu ditujukan kepada kementerian, lembaga, khususnya di Ibu Kota Jakarta.
"Di dalamannya melarang aparatur negara menggunakan GPS untuk bermain game virtual di dalam lingkungan kantor pemerintah," kata Yuddy.
Surat edaran ini juga dikeluarkan karena pemerintah menilai ada potensi kerawanan yang dapat ditimbulkan permainan ini terhadap fasilitas pemerintah. Yuddy menambahkan, Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, dan TNI telah memberikan peringatan terkait permainan ini.
Pemerintah berpendapat, banyak dampak negatif yang ditimbulkan permainan ini. "Game Pokemon itu bisa mengganggu kerawanan dan kerahasiaan," kata Yuddy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
