medcom.id, Jakarta: Berbagai lembaga negara sudah mengeluarkan pelarangan bermain aplikasi game Pokemon Go di lingkungan kerja. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pegawai memang tidak seharusnya bermain game saat bekerja.
"Saya kira secara umum, semua jenis games ya enggak boleh main dong di kantor," kata Ahok, sapan Basuki, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (22/7/2016).
Untuk lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Ahok menegaskan, akan melakukan razia kepada pegawai yang ketahuan bermain games. Ia pun mengancam memotong Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) mereka.
"Kalah itu ketemu (main games), razia, potong TKD," ujar Ahok.
Ia menjelaskan, pegawai yang rutin main games dan tidak tahu aturan jam kerja berakibat menurunya performa kinerja. Ahok akan melihat kinerja pegawai melalui sistem key performance indicator (KPI).
"Kita patokan di KPI, bukan main Pokemon-nya. Ketahuan main games sudah pasti harus dipotong (TKD)," ujar Ahok.
Pengunjung mencoba permainan "Pokemon Go" di halaman Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/7/2016). Foto: Antara/Yudhi Mahatma
Bekas Bupati Belitung Timur itu mngungkapkan, PNS yang main Pokemon Go lebih mudah ketahuan dibanding games lainnya. "Yang enggak ketahuan yang susah. Kalau Pokemon pasti ketahuan dong masa PNS keliling-keliling," kata Ahok.
Sebelumnya Polda Metro Jaya telah mengeluarkan larangan kepada seluruh aparat bermain Pokemon Go di lingkungan kerja. Kemudian disusul pelarangan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi. Menteri Yuddy mengatakan, surat edaran yang dikeluarkan itu ditujukan kepada kementerian, lembaga, khususnya di Ibu Kota Jakarta.
"Di dalamannya melarang aparatur negara menggunakan GPS untuk bermain game virtual di dalam lingkungan kantor pemerintah," kata Yuddy.
Surat edaran ini juga dikeluarkan karena pemerintah menilai ada potensi kerawanan yang dapat ditimbulkan permainan ini terhadap fasilitas pemerintah. Yuddy menambahkan, Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, dan TNI telah memberikan peringatan terkait permainan ini.
Pemerintah berpendapat, banyak dampak negatif yang ditimbulkan permainan ini. "Game Pokemon itu bisa mengganggu kerawanan dan kerahasiaan," kata Yuddy.
medcom.id, Jakarta: Berbagai lembaga negara sudah mengeluarkan pelarangan bermain aplikasi game Pokemon Go di lingkungan kerja. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pegawai memang tidak seharusnya bermain game saat bekerja.
"Saya kira secara umum, semua jenis games ya enggak boleh main dong di kantor," kata Ahok, sapan Basuki, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (22/7/2016).
Untuk lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Ahok menegaskan, akan melakukan razia kepada pegawai yang ketahuan bermain games. Ia pun mengancam memotong Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) mereka.
"Kalah itu ketemu (main games), razia, potong TKD," ujar Ahok.
Ia menjelaskan, pegawai yang rutin main games dan tidak tahu aturan jam kerja berakibat menurunya performa kinerja. Ahok akan melihat kinerja pegawai melalui sistem key performance indicator (KPI).
"Kita patokan di KPI, bukan main Pokemon-nya. Ketahuan main games sudah pasti harus dipotong (TKD)," ujar Ahok.
.jpg)
Pengunjung mencoba permainan "Pokemon Go" di halaman Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/7/2016). Foto: Antara/Yudhi Mahatma
Bekas Bupati Belitung Timur itu mngungkapkan, PNS yang main Pokemon Go lebih mudah ketahuan dibanding games lainnya. "Yang enggak ketahuan yang susah. Kalau Pokemon pasti ketahuan dong masa PNS keliling-keliling," kata Ahok.
Sebelumnya Polda Metro Jaya telah mengeluarkan larangan kepada seluruh aparat bermain Pokemon Go di lingkungan kerja. Kemudian disusul pelarangan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi. Menteri Yuddy mengatakan, surat edaran yang dikeluarkan itu ditujukan kepada kementerian, lembaga, khususnya di Ibu Kota Jakarta.
"Di dalamannya melarang aparatur negara menggunakan GPS untuk bermain game virtual di dalam lingkungan kantor pemerintah," kata Yuddy.
Surat edaran ini juga dikeluarkan karena pemerintah menilai ada potensi kerawanan yang dapat ditimbulkan permainan ini terhadap fasilitas pemerintah. Yuddy menambahkan, Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, dan TNI telah memberikan peringatan terkait permainan ini.
Pemerintah berpendapat, banyak dampak negatif yang ditimbulkan permainan ini. "Game Pokemon itu bisa mengganggu kerawanan dan kerahasiaan," kata Yuddy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
