Tidak Ditanggung Penuh APBN, Pemerintah Rancang Skema Vaksin Mandiri

Jakarta: Pengadaan vaksin virus korona (covid-19) dipastikan tidak seluruhnya mencomot anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Namun, untuk tahap awal pengadaan vaksin bagi tenaga kesehatan dan pelayanan publik bakal ditanggung negara. "Yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk APBN untuk frontliner ini terdiri dari tenaga kesehatan, public service, kemudian peserta BPJS PBI (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penerima Bantuan Iuran)," kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto dalam diskusi virtual, Senin, 19 Oktober 2020. Menurut dia, pemerintah tengah merancang skema vaksin mandiri bagi masyarakat mampu. Nantinya, ada sebagian masyarakat yang mesti membayar untuk divaksin. "Sehingga tidak 100 persen vaksinasi ini ditanggung oleh APBN. Tetapi untuk yang mampu mandiri akan kita persilakan secara mandiri," ujar Yuri. Baca: Jokowi Minta Terawan Siapkan Klasifikasi Penerima Vaksin Gratis Pemerintah tengah mendiskusikan platform vaksin yang mesti disediakan untuk mandiri atau berbayar. Dua vaksin kandidat untuk berbayar yakni produksi Sinophram dan AstraZeneca Sementara itu, vaksin dari produsen Sinovac dipastikan ditanggung APBN.  "Ini sedang kita diskusikan lebih detail tetapi yang pasti keranjang vaksinasi mandiri kita buka," ucap Yuri.