Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mendorong kepala daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel) dapat meningkatkan standar kualitas pelayanan publik. Hal ini sebagai upaya menghindari terjadinya pungutan liar (pungli).
"Pelayanan publik ini kita harapkan mempercepat, mempermudah, tidak berliku-liku, dan menghindari terjadinya pungli, dan ini sangat penting untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat dan membuat kepercayaan investor," urainya," ujar Ma'ruf saat memimpin Rapat Sosialisasi Mall Pelayanan Publik dan Pemberdayaan UMKM di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin, 31 Januari 2022.
Ma'ruf menekankan pelayanan publik yang berkualitas mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Regulasi itu menyebut pemerintah bertanggung jawab penuh dalam pemberian pelayanan publik yang berkualitas, baik pelayanan administrasi, jasa publik, maupun barang publik.
"Birokrasi yang berkualitas dan profesional adalah kunci untuk memajukan kesejahteraan umum," terangnya.
Selain itu, pelayanan publik yang prima akan memengaruhi persepsi kepercayaan dan kepuasan masyarakat kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Oleh karenanya, kualitas kinerja pelayan publik harus secara berkala dievaluasi.
Baca: Dugaan Pungli, Kejati Banten Geledah Kantor Bea dan Cukai Bandara Soetta
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya menjadi abdi negara yang berakhlak dan inovatif sebagai kunci transformasi birokrasi. Pelayanan yang transparan tanpa ada lagi pungli juga harus segera terealisasi.
Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Alex Denni menjelaskan beberapa strategi menghilangkan pungli di kalangan ASN. Hal yang pertama, yaitu memperbaiki sistem kerja.
Menurut Alex, sistem kerja yang baik akan mempengaruhi kebudayaan ASN yang sering menerapkan pungli. Sistem kerja tersebut nantinya akan ditanamkan ke dalam budaya manajemen SDM ASN.
“Penguatan budaya kerja itu yang berorientasi pelayanan, akuntable, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif atau yang kita disebut berakhlak,” ujar Alex dalam tayangan Metro Pagi Primetime di Metro TV, Kamis, 2 Desember 2021.
Jakarta: Wakil Presiden (Wapres)
Ma'ruf Amin mendorong kepala daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel) dapat meningkatkan standar kualitas
pelayanan publik. Hal ini sebagai upaya menghindari terjadinya pungutan liar
(pungli).
"Pelayanan publik ini kita harapkan mempercepat, mempermudah, tidak berliku-liku, dan menghindari terjadinya pungli, dan ini sangat penting untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat dan membuat kepercayaan investor," urainya," ujar Ma'ruf saat memimpin Rapat Sosialisasi Mall Pelayanan Publik dan Pemberdayaan UMKM di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin, 31 Januari 2022.
Ma'ruf menekankan pelayanan publik yang berkualitas mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Regulasi itu menyebut pemerintah bertanggung jawab penuh dalam pemberian pelayanan publik yang berkualitas, baik pelayanan administrasi, jasa publik, maupun barang publik.
"Birokrasi yang berkualitas dan profesional adalah kunci untuk memajukan kesejahteraan umum," terangnya.
Selain itu, pelayanan publik yang prima akan memengaruhi persepsi kepercayaan dan kepuasan masyarakat kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Oleh karenanya, kualitas kinerja pelayan publik harus secara berkala dievaluasi.
Baca:
Dugaan Pungli, Kejati Banten Geledah Kantor Bea dan Cukai Bandara Soetta
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya menjadi abdi negara yang berakhlak dan inovatif sebagai kunci transformasi birokrasi. Pelayanan yang transparan tanpa ada lagi pungli juga harus segera terealisasi.
Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Alex Denni menjelaskan beberapa strategi menghilangkan pungli di kalangan ASN. Hal yang pertama, yaitu memperbaiki sistem kerja.
Menurut Alex, sistem kerja yang baik akan mempengaruhi kebudayaan ASN yang sering menerapkan pungli. Sistem kerja tersebut nantinya akan ditanamkan ke dalam budaya manajemen SDM ASN.
“Penguatan budaya kerja itu yang berorientasi pelayanan, akuntable, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif atau yang kita disebut berakhlak,” ujar Alex dalam tayangan
Metro Pagi Primetime di
Metro TV, Kamis, 2 Desember 2021.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
