Jakarta: Upaya pemerintah membayar tebusan kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua yang menyandera pilot Susi Air Kapten Phillip Mark Merthens sebesar Rp5 miliar disoroti. Pemenuhan uang tebusan itu harus dilanjutkan dengan langkah konkret lainnya.
"Pemerintah jangan berhenti pada pemenuhan tuntutan uang tebusan kepada KKB dalam membebaskan pilot Susi Air. Harus ada pertimbangan langkah negosiasi lanjutan untuk meredakan aksi KKB yang masih terus terjadi sampai saat ini di Papua," kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid melalui keterangan tertulis, Kamis, 6 Juli 2023.
Meutya memahami urgensi bagi pemerintah dan aparat keamanan yang berencana memenuhi permintaan uang tebusan tersebut. Ia juga meyakini berbagai upaya strategis sudah dilakukan meski tak diungkap ke masyarakat.
"Keselamatan nyawa manusia memang paling penting, apalagi ini juga terkait dengan persoalan diplomatik dengan negara asal pilot yang disandera," ujar Meutya.
Ketua DPP Partai Golkar itu meminta pemerintah mencari penyelesaian yang komprehensif dalam menghadapi KKB. Pasalnya, aksi-aksi kejahatan kemanusiaan KKB sudah tidak dapat ditolerir.
"Masalah KKB di Papua harus diselesaikan dari hulu ke hilir. Perlu pendekatan-pendekatan tepat yang komprehensif agar tuntas sampai ke akar-akarnya mengingat kekerasan yang dilakukan KKB terus berkepanjangan," ucap Meutya.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membuka peluang untuk membayar tebusan kepada KKB di Papua yang menyandera pilot Susi Air Kapten Phillip Mark Merthens sebesar Rp5 miliar.
Bagi Yudo, tidak ada apapun seharga nyawa. Karena itu, demi kemanusiaan, ia menyiapkan dana sejumlah yang diinginkan KKB.
"Kalau permintaannya itu, ya, kita penuhi demi keselamatan semuanya," kata Yudo di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 4 Juli 2023.
Jakarta: Upaya pemerintah membayar tebusan kepada
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua yang menyandera pilot
Susi Air Kapten Phillip Mark Merthens sebesar Rp5 miliar disoroti. Pemenuhan uang tebusan itu harus dilanjutkan dengan langkah konkret lainnya.
"Pemerintah jangan berhenti pada pemenuhan tuntutan uang tebusan kepada KKB dalam membebaskan pilot Susi Air. Harus ada pertimbangan langkah negosiasi lanjutan untuk meredakan aksi KKB yang masih terus terjadi sampai saat ini di Papua," kata Ketua
Komisi I DPR Meutya Hafid melalui keterangan tertulis, Kamis, 6 Juli 2023.
Meutya memahami urgensi bagi pemerintah dan aparat keamanan yang berencana memenuhi permintaan uang tebusan tersebut. Ia juga meyakini berbagai upaya strategis sudah dilakukan meski tak diungkap ke masyarakat.
"Keselamatan nyawa manusia memang paling penting, apalagi ini juga terkait dengan persoalan diplomatik dengan negara asal pilot yang disandera," ujar Meutya.
Ketua DPP
Partai Golkar itu meminta pemerintah mencari penyelesaian yang komprehensif dalam menghadapi KKB. Pasalnya, aksi-aksi kejahatan kemanusiaan KKB sudah tidak dapat ditolerir.
"Masalah KKB di Papua harus diselesaikan dari hulu ke hilir. Perlu pendekatan-pendekatan tepat yang komprehensif agar tuntas sampai ke akar-akarnya mengingat kekerasan yang dilakukan KKB terus berkepanjangan," ucap Meutya.
Panglima TNI Laksamana
Yudo Margono membuka peluang untuk membayar tebusan kepada KKB di Papua yang menyandera pilot Susi Air Kapten Phillip Mark Merthens sebesar Rp5 miliar.
Bagi Yudo, tidak ada apapun seharga nyawa. Karena itu, demi kemanusiaan, ia menyiapkan dana sejumlah yang diinginkan KKB.
"Kalau permintaannya itu, ya, kita penuhi demi keselamatan semuanya," kata Yudo di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 4 Juli 2023.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
