medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo menyerahkan 2.550 sertifikat hak atas tanah di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Wonosobo. Penyerahan sertifikat ini merupakan bagian dari program strategis nasional dan reformasi agraria yang dicanangkan Presiden.
Presiden mengatakan, pemerintah terus berupaya memberikan sertifikat hak atas tanah ini kepada lebih banyak masyarakat. Pasalnya, kata dia, selama ini sengketa pertanahan di masyarakat salah satunya akibat tidak ada sertifikat.
"Setiap tahun akan dikeluarkan 500 ribu, tapi kalau seluruh Indonesia akan (dikeluarkan) 5 juta. Tahun depan 7 juta, tahun depannya lagi 9 juta. Kenapa ini kita kebut? Karena banyak sengketa di lapangan karena tidak pegang sertifikat. Sertifikat ini bukti tanda hak," kata Presiden di alun-alun Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Kamis 15 Juni 2017.
Data yang diperoleh Presiden menyebutkan, di Indonesia terdapat 126 juta bidang tanah yang seharusnya memiliki sertifikat. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 46 juta yang memiliki bukti pengakuan.
"Masih banyak sekali Sabang sampai Merauke, Miangas-Rote, harus kita selesaikan. Semua kantor BPN kerja keras menyelesaikan target. Kerja semua dengan target karena ini ditunggu rakyat. Semua menunggu," ucap dia.
Presiden mengingatkan kepada penerima sertifikat terkait pemanfaatannya. Ia meminta sertifikat tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan keluarga. Tapi, kata dia, tetap mengkalkulasi terlebih dahulu.
"Tolong dihitung betul apa bisa mengangsur. Kalau tidak masuk jangan memaksakan diri mengambil pinjaman di bank. Jangan sampai dapat sertifikat, malah hilang disita bank," tutur dia.
Kepala Negara pun menekankan, kepada seluruh masyarakat untuk hidup rukun. Apalagi, Indonesia terhimpun dari segenap suku bangsa yang memiliki perbedaan. Kebinekaan yang dimiliki bangsa Indonesia harus dijaga dalam bingkai persaudaraan.
"Jangan ada gesekan sekecil apa pun karena masalah agama atau suku. Kita ini saudara, tidak usah saling menjelekkan, mencemooh, dan mencela. Kita saudara," kata Presiden.
medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo menyerahkan 2.550 sertifikat hak atas tanah di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Wonosobo. Penyerahan sertifikat ini merupakan bagian dari program strategis nasional dan reformasi agraria yang dicanangkan Presiden.
Presiden mengatakan, pemerintah terus berupaya memberikan sertifikat hak atas tanah ini kepada lebih banyak masyarakat. Pasalnya, kata dia, selama ini sengketa pertanahan di masyarakat salah satunya akibat tidak ada sertifikat.
"Setiap tahun akan dikeluarkan 500 ribu, tapi kalau seluruh Indonesia akan (dikeluarkan) 5 juta. Tahun depan 7 juta, tahun depannya lagi 9 juta. Kenapa ini kita kebut? Karena banyak sengketa di lapangan karena tidak pegang sertifikat. Sertifikat ini bukti tanda hak," kata Presiden di alun-alun Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Kamis 15 Juni 2017.
Data yang diperoleh Presiden menyebutkan, di Indonesia terdapat 126 juta bidang tanah yang seharusnya memiliki sertifikat. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 46 juta yang memiliki bukti pengakuan.
"Masih banyak sekali Sabang sampai Merauke, Miangas-Rote, harus kita selesaikan. Semua kantor BPN kerja keras menyelesaikan target. Kerja semua dengan target karena ini ditunggu rakyat. Semua menunggu," ucap dia.
Presiden mengingatkan kepada penerima sertifikat terkait pemanfaatannya. Ia meminta sertifikat tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan keluarga. Tapi, kata dia, tetap mengkalkulasi terlebih dahulu.
"Tolong dihitung betul apa bisa mengangsur. Kalau tidak masuk jangan memaksakan diri mengambil pinjaman di bank. Jangan sampai dapat sertifikat, malah hilang disita bank," tutur dia.
Kepala Negara pun menekankan, kepada seluruh masyarakat untuk hidup rukun. Apalagi, Indonesia terhimpun dari segenap suku bangsa yang memiliki perbedaan. Kebinekaan yang dimiliki bangsa Indonesia harus dijaga dalam bingkai persaudaraan.
"Jangan ada gesekan sekecil apa pun karena masalah agama atau suku. Kita ini saudara, tidak usah saling menjelekkan, mencemooh, dan mencela. Kita saudara," kata Presiden.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
