Jakarta: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan masih ada stigmatisasi dan stereotip terhadap perempuan dalam mencari lapangan pekerjaan. Hal ini yang dapat merugikan kaum hawa.
"Kerentanan perempuan bukan disebabkan karena dirinya lemah, melainkan karena stigmatisasi, stereotip, dan konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki," kata Bintang saat membuka diskusi virtual, Sabtu, 20 Maret 2021.
Menurut dia, hal ini terjadi dalam berbagai sektor, termasuk perempuan dalam bidang maritim dan perikanan. Stigmatisasi dan stereotip itu bagi pelaut perempuan sangat merugikan karena dapat memengaruhi prospek dalam bekerja.
Baca: Diskriminatif Terhadap Perempuan, UU ITE Mesti Direvisi
"Stigma ini menyebabkan keengganan pengusaha dalam mempekerjakan perempuan pelaut," jelas dia.
Bintang menyebut hal ini terjadi karena masih ada stigma bila perempuan sebaiknya hanya bekerja pada ranah domestik. Selain itu, ketika sudah mulai bekerja, pelaut perempuan juga lebih rentan dalam modus tindak perdana perdagangan orang.
Dia memastikan pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap isu perdagangan orang. Salah satunya, pemerintah merevisi aturan dan menambahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Dia juga menyebut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah secara tegas melarang diskriminasi bagi pekerja perempuan dan laki-laki. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, kekerasan terhadap perempuan dan anak juga ditargetkan turun.
Sementara itu, data Komisi Nasional (Komnas) Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menyebutkan sepanjang 2019 ada 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Ada kenaikan 406.178 kasus jika dibandingkan dengan data 2018.
Jakarta: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan masih ada stigmatisasi dan stereotip terhadap perempuan dalam mencari
lapangan pekerjaan. Hal ini yang dapat merugikan kaum hawa.
"Kerentanan perempuan bukan disebabkan karena dirinya lemah, melainkan karena stigmatisasi, stereotip, dan konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki," kata Bintang saat membuka diskusi virtual, Sabtu, 20 Maret 2021.
Menurut dia, hal ini terjadi dalam berbagai sektor, termasuk perempuan dalam bidang maritim dan perikanan. Stigmatisasi dan stereotip itu bagi pelaut perempuan sangat merugikan karena dapat memengaruhi prospek dalam bekerja.
Baca:
Diskriminatif Terhadap Perempuan, UU ITE Mesti Direvisi
"Stigma ini menyebabkan keengganan pengusaha dalam mempekerjakan perempuan pelaut," jelas dia.
Bintang menyebut hal ini terjadi karena masih ada stigma bila perempuan sebaiknya hanya bekerja pada ranah domestik. Selain itu, ketika sudah mulai bekerja, pelaut perempuan juga lebih rentan dalam modus tindak perdana perdagangan orang.
Dia memastikan pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap isu perdagangan orang. Salah satunya, pemerintah merevisi aturan dan menambahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Dia juga menyebut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah secara tegas melarang diskriminasi bagi pekerja perempuan dan laki-laki. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, kekerasan terhadap perempuan dan anak juga ditargetkan turun.
Sementara itu, data Komisi Nasional (
Komnas) Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menyebutkan sepanjang 2019 ada 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Ada kenaikan 406.178 kasus jika dibandingkan dengan data 2018.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
