Jakarta: Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengkritisi sikap Polri yang terkesan ngebet mendapat kursi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepolisian saat ini dinilai sudah banyak masuk ke lembaga dan instansi lain.
"Ini harus ditertibkan oleh presiden. Stop dulu deh kita lebih baik proporsional mereka di institusi masing-masing baru di tingkat tertentu kita bicarakan, sehingga enggak banyak pllisi main di semua sektor," ujar Ray di Jakarta, Minggu, 1 September 2019.
Ray menilai pemerintah lupa menugaskan Polri pada tempat dan fungsinya. Lain halnya kepada TNI. Buktinya, kata dia, lebih banyak anggota polisi yang seliweran masuk ke lembaga lain ketimbang TNI.
"PNS dia masuk, kepala daerah dia masuk, BIN juga semua masuk. Sekarang masuk ke KPK. Ini menurut saya harus ditertibkan presiden," kata Ray.
Menurutnya, butuh 15 tahun menempatkan tugas dan fungsi TNI hingga mendapat rekam jejak yang bagus. Pemerintah, kata dia, bisa memulai langkah serupa untuk polisi. Sehingga kepolisian tidak kebablasan dan masuk di segala lini.
"Sedikit lagi kita akan menuju ke negara polisi, itu berbahaya dalam konteks profesionalisme mereka," kata Ray.
Ray mengakui tak ada larangan polisi masuk ke lembaga lain. Namun, ada beberapa ranah yang dilabrak, misalnya menjadi kepala daerah atau pimpinan KPK.
"Bukan enggak boleh tapi desain politiknya begitu. Kepala daerah ya dari politisi. Lama-lama polisi ikut cari citra, mengerjakan apa yang enggak ada hubungannya dengan tugasnya," kata Ray.
Jakarta: Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengkritisi sikap
Polri yang terkesan ngebet mendapat kursi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepolisian saat ini dinilai sudah banyak masuk ke lembaga dan instansi lain.
"Ini harus ditertibkan oleh presiden. Stop dulu deh kita lebih baik proporsional mereka di institusi masing-masing baru di tingkat tertentu kita bicarakan, sehingga enggak banyak pllisi main di semua sektor," ujar Ray di Jakarta, Minggu, 1 September 2019.
Ray menilai pemerintah lupa menugaskan
Polri pada tempat dan fungsinya. Lain halnya kepada TNI. Buktinya, kata dia, lebih banyak anggota polisi yang seliweran masuk ke lembaga lain ketimbang TNI.
"PNS dia masuk, kepala daerah dia masuk, BIN juga semua masuk. Sekarang masuk ke KPK. Ini menurut saya harus ditertibkan presiden," kata Ray.
Menurutnya, butuh 15 tahun menempatkan tugas dan fungsi TNI hingga mendapat rekam jejak yang bagus. Pemerintah, kata dia, bisa memulai langkah serupa untuk polisi. Sehingga kepolisian tidak kebablasan dan masuk di segala lini.
"Sedikit lagi kita akan menuju ke negara polisi, itu berbahaya dalam konteks profesionalisme mereka," kata Ray.
Ray mengakui tak ada larangan polisi masuk ke lembaga lain. Namun, ada beberapa ranah yang dilabrak, misalnya menjadi kepala daerah atau pimpinan KPK.
"Bukan enggak boleh tapi desain politiknya begitu. Kepala daerah ya dari politisi. Lama-lama polisi ikut cari citra, mengerjakan apa yang enggak ada hubungannya dengan tugasnya," kata Ray.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
