Masyarakat Diajak Memahami Pemenuhan Hak dan Kebutuhan Penyandang Disabilitas

Jakarta: Presiden Joko Widodo melantik tujuh komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND) di Istana pada Kamis, 2 Desember 2021, kemarin. Pembentukan KND dikatakan sebagai bukti pemerintah peduli dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Anggota Komisi Nasional Disabilitas Fatimah Asri Mutmainnah menyebut hal pertama yang perlu dilakukan adalah membangun perspektif tentang penyandang disabilitas. Semua kalangan masyarakat harus memahami betul terkait dengan penyandang disabilitas dan kebutuhannya. "Jadi begini, bagaimana pemenuhan hak itu akan dilakukan kalau tidak mengerti bagaimana disabilitas dan kebutuhannya," ujar Fatimah dalam tayangan Metro Siang di Metro TV, Sabtu, 4 Desember 2021. Fatimah menjelaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki ragam yang berbeda beda. Maka dari itu, kebutuhan serta penanganan pada setiap penyandang disabilitas pun berbeda-beda. Menurut Fatimah, jika perspektif terkait penyandang disabilitas sudah dibangun, akan selaras dengan visi misi KND. Visi misi tersebut yaitu adanya percepatan penghormatan, perlindungan, persamaan hak bagi penyandang disabilitas berdasarkan kesamaan hak sebagai warga negara. Setelah perspektif terkait penyandang disabilitas terbangun, kemudian dibutuhkan kontribusi dari para penyandang disabilitas untuk melakukan edukasi. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak memahami terkait pemenuhan hak para penyandang disabilitas. “Kami juga membutuhkan bantuan dari teman kami sesama penyandang disabilitas untuk membantu mengedukasi dalam membangun perspektif itu,” jelas Fatimah. Ketujuh komisioner KND yang baru saja dilantik memiliki latar belakang yang berbeda. Sebanyak empat komisioner merupakan penyandang disabilitas. Adapun, tiga lainnya berasal dari golongan nondisabilitas. (Widya Finola Ifani Putri)