Pemerintah Daerah Diminta Menurunkan Mobilitas Masyarakat Mencapai 50 Persen

Jakarta: Pemerintah daerah diminta dapat menurunkan mobilitas masyarakat mencapai 50 persen. Hal ini sebagai upaya menekan laju peningkatan kasus covid-19. "Kami minta untuk menurunkan mobilitas masyarakat sampai 50 persen, tidak cukup (hanya) 30 persen (seperti) di awal tahun, saat kita menekan lonjakan kasus akibat libur natal dan tahun baru," ujar juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Deddy Permadi dalam konferensi pers secara virtual, Senin, 12 Juli 2021. Deddy menyebut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat berhasil menurunkan mobilitas masyarakat. Hal itu diketahui berdasarkan pemantauan Google. "Perjalan rata-rata masyarakat ke kantor menurun dikisaran 30 peraen sedangkan perjalanan dengan kendaraan umum menurun diksaran 40 persen," kata dia. Baca: Kasus Covid-19 Masih Mengganas, Pemerintah Berpeluang Memperpanjang PPKM Darurat Di sisi lain, Koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Pandjaitan, kata Deddy, meminta pemda dapat meningkatkan angka testing dan tracing. Pemerintah telah meningkatkan angka tersebut sebanyak empat kali lipat dibandingkan sebelum PPKM darurat.   "Ini dilakukan agar kita tetap mendapatkan angka konkret, di mana angka kasus harian yang menurun betul-betul (menunjukkan) berarti penularan di masyarakat menurun," kata dia.