Jauh sebelum Louis Owien dan Jerinx, Sosok Ini Pernah Disebut Menolak Vaksin

Jakarta: Dokter Louis Owien kini harus berhadapan dengan hukum akibat narasinya yang diklaim menyesatkan masyarakat. Ia dianggap menghambat pemerintah dalam penanganan covid-19. Dalam beberapa kesempatan, Louis Owien secara tegas mengaku tidak percaya covid-19. Louis juga berujar pasien covid-19 yang meninggal bukan karena virus melainkan karena adanya interaksi obat. Beberapa pasien yang diberi obat macam Azithromycin, Metmorfin, dan obat TB menyebabkan asidosis laktat.  Tak hanya itu, dalam wawancaranya dengan Youtuber Babeh Aldo, Louis juga mengatakan kalau vaksin covid-19 sama sekali tidak diperlukan. Ia memberikan contoh kalau gelombang kedua meningkatnya kasus covid-19 menjadi bukti kalau vaksin tidak berguna.  "Kalau alat sudah salah diagnosa, terus obat memberikan gejala, apakah vaksin perlu? Mereka (masyarakat) kan lebih percaya kata bos vaksin. Terbukti dengan second wave, apakah vaksin berguna, enggak kan?" kata Louis dikutip Selasa 13 Juli 2021.  Komentar Louis mengingatkan kita dengan pernyataan Ribka Tjiptaning, anggota DPR RI dari Fraksi PDIP. Jauh sebelum munculnya sosok Louis, Jerinx dan tokoh lainnya yang tidak setuju vaksin, Ribka bisa dikatakan orang pertama yang menolak vaksinasi covid-19.  Sebagai sosok dengan latar belakang kedokteran, Ribka waktu itu sudah memprediksi kalau fenomena covid-19 akan berujung pada vaksinasi. Bahkan, dengan lantang di depan Menteri Kesehatan yang hadir, Ribka berikrar kalau dirinya menolak divaksin meski harus bayar denda.  "Kalau persoalan vaksin saya tetap tidak mau divaksin. Walaupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin, saya sudah 63 tahun nih. Misalnya hidup di DKI Jakarta semua anak cucu saya dapat sanksi Rp5 juta mending saya bayar. Jual mobil kek," ujar Ribka dalam rapat kerja Komisi IX pada tanggal 12 Januari 2021 yang dihadiri oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPOM Penny Lukito, dan Direktur PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir.  Entah ada hubungannya atau tidak, setelah pernyataan itu, Ribka yang saat itu ditugaskan di Komisi IX DPR RI dengan ruang lingkup tugas di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, dipindahtugaskan ke Komisi VII DPR RI. Komisi ini membidangi energi, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup.  Banyak yang menilai keputusan ini dikarenakan pernyataan kontroversial Ribka yang berlawanan dengan pemerintah dan PDIP soal vaksinasi covid-19. Di saat pemerintah tengah menggaungkan vaksinasi, Ribka justru menentang program tersebut lewat slogan "jangan berbisnis dengan rakyat". Saat itu, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto langsung mengklarifikasi pernyataan Ribka. Menurutnya, pernyataan koleganya itu justru bertujuan baik, yakni agar pemerintah mengedepankan masyarakat dalam program vaksinasi covid-19. "Jika melihat pernyataannya secara menyeluruh sebagai satu kesatuan pesan, apa yang ia sampaikan lebih pada mengingatkan garis kebijakan politik kesehatan. Yakni, mengedepankan kepentingan dan keselamatan masyarakat," kata Hasto, Rabu, 13 Januari 2021. Soal pernyataan Ribka bahkan 'negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat', Hasto juga melihat hal itu sebagai peringatan. "Agar pelayanan kepada masyarakat terkait vaksinasi covid-19 tidak dikomersialisasikan seperti yang terjadi dalam pelayanan tes usap atau PCR," jelas Hasto.