Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dia menilai BPKP kurang efektif lantaran masih banyak kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu disampaikan JK dalam pembukaan rapat koordinasi nasional 'Pengawasan Internal Nasional 18' di Kantor BPKP, Jalan Pramuka Jakarta, Selasa, 17 Juli 2018.
"Kita mengetahui kalau mau dihubungkan antara pengawasan dengan KPK, artinya kalau KPK makin banyak pasiennya, itu berarti pengawasan berkurang, tidak efektif," tukas Wapres.
Menurutnya, pengawasan BPKP baru efektif apabila tahanan KPK berkurang karena proses pengawasan berjalan lebih optimal. Namun begitu, ia mengaku jumlah karus korupsi terus menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
"Walaupun kadang-kadang saya yakin bahwa sebenarnya korupsi kita menurun, makin banyak orang itu diketahui korupsi. Kalau zaman dulu, tidak ada KPK, tapi tentu hal seperti lobi-lobi itu merupakan hal biasa," tutur dia.
Wapres menambahkan, para auditor dan pengawas di lapangan, harus lebih teliti serta menggunakan perangkat teknologi yang mumpuni. Dengan begitu, penggunaan anggaran yang besar di semua daerah dapat diawasi secara optimal.
"Mereka perlu pengetahuan dan integritas yang lebih baik, sekarang proyek enggak mungkin manual lagi harus diperiksa dengan IT yang baik, tekniknya harus lebih baik," tambah dia.
Di sisi lain, JK berharap BPKP dapat meningkatkan pengawasan keuangan dan pembangunan di pusat dan daerah agar penggunaan anggaran dapat dikelola secara baik untuk pembangunan.
"Maka BPKP ini penting untuk mengawasi jalannya pembangunan yang sedang berjalan ini," kata dia.
Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dia menilai BPKP kurang efektif lantaran masih banyak kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu disampaikan JK dalam pembukaan rapat koordinasi nasional 'Pengawasan Internal Nasional 18' di Kantor BPKP, Jalan Pramuka Jakarta, Selasa, 17 Juli 2018.
"Kita mengetahui kalau mau dihubungkan antara pengawasan dengan KPK, artinya kalau KPK makin banyak pasiennya, itu berarti pengawasan berkurang, tidak efektif," tukas Wapres.
Menurutnya, pengawasan BPKP baru efektif apabila tahanan KPK berkurang karena proses pengawasan berjalan lebih optimal. Namun begitu, ia mengaku jumlah karus korupsi terus menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
"Walaupun kadang-kadang saya yakin bahwa sebenarnya korupsi kita menurun, makin banyak orang itu diketahui korupsi. Kalau zaman dulu, tidak ada KPK, tapi tentu hal seperti lobi-lobi itu merupakan hal biasa," tutur dia.
Wapres menambahkan, para auditor dan pengawas di lapangan, harus lebih teliti serta menggunakan perangkat teknologi yang mumpuni. Dengan begitu, penggunaan anggaran yang besar di semua daerah dapat diawasi secara optimal.
"Mereka perlu pengetahuan dan integritas yang lebih baik, sekarang proyek enggak mungkin manual lagi harus diperiksa dengan IT yang baik, tekniknya harus lebih baik," tambah dia.
Di sisi lain, JK berharap BPKP dapat meningkatkan pengawasan keuangan dan pembangunan di pusat dan daerah agar penggunaan anggaran dapat dikelola secara baik untuk pembangunan.
"Maka BPKP ini penting untuk mengawasi jalannya pembangunan yang sedang berjalan ini," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
