medcom.id, Jakarta: Kampanye terbuka Pemilu 2014 berlangsung mulai 16 Maret 2014. Pengamat Pemilu Toto Sugiarto pun meminta media wajib memberi jatah kampanye kepada partai peserta pemilu.
"Sehingga tak ada pemilik TV yang menayangkan dan mendominasi pemberitan terus," kata pengamat pemilu Toto Sugiarto usai diskusi 'Zona Kampanye Dalam Pengawasan, Bisakah Pemilu Jurdil ?' di Media Center Bawaslu, Jakarta, Jumat (7/3)
Selain itu, media harus memberikan wadah layanan masyarakat untuk penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Tindakan itu pun menjadi bijak untuk meminimalisasi pencemaran di ruang publik.
"Selanjutnya harus ada zona yang mewadahi pemasangan sosialisasi bagi para peserta Pemilu. Misalkan satu keluarahan diberi tempat untuk pemasangan baliho, hal inilah yang meminimalisir pencemaran lingkungan publik dari baliho-baliho sosialisasi peserta kampanye," ujarnya.
Dia mengatakan cara itu harus menjadi ketetapan. Karena, banyak caleg memakai alasan sosialisasi namun baliho-baliho bertebaran di jalan-jalan. Misalkan di setiap kelurahan diberikan zona sosialisasi agar Caleg bisa memasang baliho atau pun atribut kampanye lain.
"Ini menjadi tantangan tersendiri bagi KPU untuk menetapkan slot-slot sosialsisasi dan zonasi pemasangan spanduk," tambahnya.
medcom.id, Jakarta: Kampanye terbuka Pemilu 2014 berlangsung mulai 16 Maret 2014. Pengamat Pemilu Toto Sugiarto pun meminta media wajib memberi jatah kampanye kepada partai peserta pemilu.
"Sehingga tak ada pemilik TV yang menayangkan dan mendominasi pemberitan terus," kata pengamat pemilu Toto Sugiarto usai diskusi 'Zona Kampanye Dalam Pengawasan, Bisakah Pemilu Jurdil ?' di Media Center Bawaslu, Jakarta, Jumat (7/3)
Selain itu, media harus memberikan wadah layanan masyarakat untuk penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Tindakan itu pun menjadi bijak untuk meminimalisasi pencemaran di ruang publik.
"Selanjutnya harus ada zona yang mewadahi pemasangan sosialisasi bagi para peserta Pemilu. Misalkan satu keluarahan diberi tempat untuk pemasangan baliho, hal inilah yang meminimalisir pencemaran lingkungan publik dari baliho-baliho sosialisasi peserta kampanye," ujarnya.
Dia mengatakan cara itu harus menjadi ketetapan. Karena, banyak caleg memakai alasan sosialisasi namun baliho-baliho bertebaran di jalan-jalan. Misalkan di setiap kelurahan diberikan zona sosialisasi agar Caleg bisa memasang baliho atau pun atribut kampanye lain.
"Ini menjadi tantangan tersendiri bagi KPU untuk menetapkan slot-slot sosialsisasi dan zonasi pemasangan spanduk," tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(RRN)
