Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus menangggung biaya hingga triliunan rupiah untuk klaim penyakit pernapasan akibat polusi udara. Biaya tersebut mencakup rawat inap maupun jalan.
Fakta itu terungkap dalam lokakarya antara Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC-UI) yang bertajuk “Dampak Kesehatan Terhadap Skenario Implementasi Peningkatan Kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) Standar EURO 4/6 di Indonesia dengan sejumlah kementerian/lembaga (K/L). Kegiatan ini berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim Dan Investasi (Kemenkomarves).
Asisten Deputi Bidang Manajemen Utilisasi BPJS Kesehatan Adian Fitria mengatakan, pada 2023 penyakit pernapasan masuk dalam 10 besar biaya pengobatan tertinggi yang dicakup oleh BPJS Kesehatan.
”Untuk rawat jalan penyakit pernapasan, ada 1,1 juta kasus. Total pembiayaannya Rp431 miliar. Untuk rawat inap cukup tinggi pada kasus pernapasan, yaitu Rp13,3 triliun untuk 1,7 juta kasus,” ujar Adian, Jakarta, Senin, 15 Juli 2024.
Adian mengatakan ngka untuk penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) menunjukkan tren kenaikan nasional. Untuk catatan kasus rawat jalan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), seperti puskesmas dan klinik sebanyak 3,5 juta orang mengidap ISPA atau 10,4 persen lebih tinggi daripada 2022.
Data BPJS Kesehatan dari fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL), mencatat tren kenaikan kasus di tingkat nasional, terlebih lagi setelah pandemi covid-19. Untuk angka rawat jalan, rata-rata biaya sebelum pandemi senilai Rp32,9 miliar dengan 159.251 kasus.
Sementara itu, pascapandemi angkanya meningkat menjadi Rp45,2 miliar dengan total 210.291 kasus.
Selain itu, data penderita ISPA pada 2023 di Jakarta lebih tinggi daripada Bandung dan Surabaya. Mengambil data FKRTL puncak kasus ISPA di tiga kota, angka rawat jalan dan rawat inap di Jakarta masing-masing dapat mencapai Rp4,7 miliar untuk 19.254 kasus dan Rp16,1 miliar untuk 4.858 kasus.
Dia mengatakan angka klaim rawat inap dan jalan di Bandung mencapai Rp1 miliar untuk 4.186 kasus dan Rp3,9 miliar untuk 915 kasus. Sementara itu, Surabaya menembus Rp1,5 miliar untuk 7.225 kasus serta Rp6,7 miliar dan 2.182 kasus.
“Bila disandingkan dengan data kadar polusi udara, data kami menunjukkan peningkatan perawatan peserta jaminan kesehatan nasional akibat ISPA. Kami mengambil ISPA karena secara jangka pendek, polutan-polutan ini dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan,” jelas Adian.
Sementara itu, Ketua Tim Kerja Analisis Data Pusdatin Kementerian Kesehatan Farida Sibuea, mengatakan data Kemenkes menunjukkan adanya peningkatan penderita ISPA pada 2022 dan 2023. Namun, dia mengingatkan ada penelitian lebih lanjut untuk mendalami hubungan polusi udara dengan penyakit pernapasan.
Kepala RCCC-UI Budi Haryanto mengungkapkan timnya sedang melakukan analisis literatur atas 5.600 riset tentang hubungan polusi udara dengan penyakit pernapasan dari seluruh dunia. Dia berharap temuan riset ini dan hasil lokakarya dapat menjadi salah satu langkah bagi K/L untuk bersama-sama memahami masalah penyakit pernapasan.
“Dengan data yang bisa digabungkan ini, nanti kita bisa buat model prediksi. Misalnya, berapa persen penyakit terkait polusi udara akan bertambah saat terjadi peningkatan konsentrasi particulate matter (PM)2,5,” ujar Budi.
Menurut dia, upaya awal model ini sudah dilakukan oleh RCCC-UI dengan Bappenas pada 2022.
Deputi Bidang Infrastruktur dan Transportasi Kemenkomarves Rachmat Kaimuddin menyampaikan, Jakarta merupakan wilayah darurat untuk penanganan polusi udara. Jakarta merupakan kota terbesar di Indonesia dan kajiannya juga sudah lebih lengkap.
“Kalau kita biarkan, nanti daerah-daerah juga akan jatuh ke kondisi yang sama kalau kita tidak melakukan intervensi,” ungkap Rachmat.
Jakarta:
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus menangggung biaya hingga triliunan rupiah untuk klaim penyakit pernapasan akibat
polusi udara. Biaya tersebut mencakup rawat inap maupun jalan.
Fakta itu terungkap dalam lokakarya antara Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC-UI) yang bertajuk “Dampak Kesehatan Terhadap Skenario Implementasi Peningkatan Kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) Standar EURO 4/6 di Indonesia dengan sejumlah kementerian/lembaga (K/L). Kegiatan ini berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim Dan Investasi (Kemenkomarves).
Asisten Deputi Bidang Manajemen Utilisasi BPJS Kesehatan Adian Fitria mengatakan, pada 2023 penyakit pernapasan masuk dalam 10 besar biaya pengobatan tertinggi yang dicakup oleh BPJS Kesehatan.
”Untuk rawat jalan penyakit pernapasan, ada 1,1 juta kasus. Total pembiayaannya Rp431 miliar. Untuk rawat inap cukup tinggi pada kasus pernapasan, yaitu Rp13,3 triliun untuk 1,7 juta kasus,” ujar Adian, Jakarta, Senin, 15 Juli 2024.
Adian mengatakan ngka untuk penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) menunjukkan tren kenaikan nasional. Untuk catatan kasus rawat jalan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), seperti puskesmas dan klinik sebanyak 3,5 juta orang mengidap ISPA atau 10,4 persen lebih tinggi daripada 2022.
Data BPJS Kesehatan dari fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL), mencatat tren kenaikan kasus di tingkat nasional, terlebih lagi setelah pandemi covid-19. Untuk angka rawat jalan, rata-rata biaya sebelum pandemi senilai Rp32,9 miliar dengan 159.251 kasus.
Sementara itu, pascapandemi angkanya meningkat menjadi Rp45,2 miliar dengan total 210.291 kasus.
Selain itu, data penderita ISPA pada 2023 di Jakarta lebih tinggi daripada Bandung dan Surabaya. Mengambil data FKRTL puncak kasus ISPA di tiga kota, angka rawat jalan dan rawat inap di Jakarta masing-masing dapat mencapai Rp4,7 miliar untuk 19.254 kasus dan Rp16,1 miliar untuk 4.858 kasus.
Dia mengatakan angka klaim rawat inap dan jalan di Bandung mencapai Rp1 miliar untuk 4.186 kasus dan Rp3,9 miliar untuk 915 kasus. Sementara itu, Surabaya menembus Rp1,5 miliar untuk 7.225 kasus serta Rp6,7 miliar dan 2.182 kasus.
“Bila disandingkan dengan data kadar polusi udara, data kami menunjukkan peningkatan perawatan peserta jaminan kesehatan nasional akibat ISPA. Kami mengambil ISPA karena secara jangka pendek, polutan-polutan ini dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan,” jelas Adian.
Sementara itu, Ketua Tim Kerja Analisis Data Pusdatin Kementerian Kesehatan Farida Sibuea, mengatakan data Kemenkes menunjukkan adanya peningkatan penderita ISPA pada 2022 dan 2023. Namun, dia mengingatkan ada penelitian lebih lanjut untuk mendalami hubungan polusi udara dengan penyakit pernapasan.
Kepala RCCC-UI Budi Haryanto mengungkapkan timnya sedang melakukan analisis literatur atas 5.600 riset tentang hubungan polusi udara dengan penyakit pernapasan dari seluruh dunia. Dia berharap temuan riset ini dan hasil lokakarya dapat menjadi salah satu langkah bagi K/L untuk bersama-sama memahami masalah penyakit pernapasan.
“Dengan data yang bisa digabungkan ini, nanti kita bisa buat model prediksi. Misalnya, berapa persen penyakit terkait polusi udara akan bertambah saat terjadi peningkatan konsentrasi particulate matter (PM)2,5,” ujar Budi.
Menurut dia, upaya awal model ini sudah dilakukan oleh RCCC-UI dengan Bappenas pada 2022.
Deputi Bidang Infrastruktur dan Transportasi Kemenkomarves Rachmat Kaimuddin menyampaikan, Jakarta merupakan wilayah darurat untuk penanganan polusi udara. Jakarta merupakan kota terbesar di Indonesia dan kajiannya juga sudah lebih lengkap.
“Kalau kita biarkan, nanti daerah-daerah juga akan jatuh ke kondisi yang sama kalau kita tidak melakukan intervensi,” ungkap Rachmat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
