Wapres Minta Perluasan Cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jakarta: Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk kategori pekerja informal yang masih berada di bawah target RPJMN 2020-2024. RI 2 meminta semua pihak mendukung perluasan cakupan kepesertaan dan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan. “Saya minta program jaminan sosial terus didorong agar lebih responsif dan inklusif agar mencakup masyarakat miskin ekstrem,” kata Ma'ruf saat menghadiri acara Penganugerahan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award) 2023 di Istana Wapres, Jakarta, Jumat, 20 Oktober 2023. Ma’ruf meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah segera melakukan langkah-langkah strategis meningkatkan cakupan tersebut. Di antaranya, memasifkan sosialisasi dan edukasi berkelanjutan, optimalisasi layanan dan manfaat, serta rumusan kebijakan dan penganggaran yang tepat.  “Tingkat kepesertaan untuk kategori perempuan dan penyandang disabilitas juga masih sangat rendah. Ke depan, saya minta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan didorong agar lebih responsif dan inklusif,” ungkap dia.   Selain pelayanan prima, RI 2 meminta BPJS Ketenagakerjaan menjalankan manajemen dana jaminan sosial secara tepat. Prinsip kehati-hatian harus diutamakan dalam mengelola keuangan. “Saya minta BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan pelayanan terbaik kepada para peserta, tetapi juga mengelola dana jaminan sosial dengan prinsip kehati-hatian, demi kepentingan seluruh peserta program jaminan sosial,” ujar dia. Selain itu, Ma’ruf mengapresiasi pemda yang telah mengalokasikan anggaran untuk melindungi sekitar 1,8 juta pekerja rentan dan miskin di wilayahnya. Pemda yang belum berpartisipasi diminta segera melakukan hal serupa untuk perlindungan pekerja rentan. “Saya juga menyambut baik, kerja sama dari pelaku usaha yang telah mendukung Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan. Gerakan ini agar dijaga keberlanjutannya, sekaligus diperluas jangkauannya,” kata dia. Pada kesempatan itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengungkapkan, pihaknya hingga saat ini sudah melindungi 40,2 juta pekerja dengan total dana kelolaan mencapai Rp688 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7,1 juta di antara pekerja yang telah dilindungi ini adalah pekerja bukan penerima upah atau pekerja informal.  ”Hari ini 7,1 juta dan kalau kita melihat sisa waktu dua bulan lagi, kita optimis bisa mencapai 9 juta di tahun 2023. Tahun 2024, tentu ada target berikutnya,” ujar Anggoro.