Sejarawan Dorong Pemerintah Detailkan 12 Pelanggaran HAM Berat

Jakarta: Sejarawan Asvi Warman Adam mendorong pemerintah menjelaskan lebih detail soal 12 pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Informasi yang jelas diyakini menjadi upaya pemenuhan hak bagi para korban. "Karena kita tahu masyarakat melihat Presiden (Joko Widodo) mengakui 12 HAM berat terjadi tapi tentang apa? Siapa pelakunya?" kata Asvi di HDI Hive, Jakarta Pusat, Selasa, 29 Agustus 2023. Asvi mengatakan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (PPHAM) juga telah menyampaikan hasil temuannya kepada Jokowi. Namun informasi itu tidak dijelaskan secara rinci. "Yang disampaikan hanya executive summary lima halaman. Kami harap laporan lengkap PPHAM bisa diterbitkan dan diketahui publik," ujar dia. Asvi menyebut informasi itu bisa menjadi acuan dan bahan pengawasan terhadap pemerintah. Sehingga masyarakat bisa menilai apakah negara serius mengusut pelanggaran HAM berat. "Apakah sudah dilaksanakan atau belum? Karena laporan Tim PPHAM tidak diterbitkan," jelas dia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia mengakui terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dalam sedikitnya 12 peristiwa di masa lalu. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi setelah menerima laporan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM (PPHAM) masa lalu yang diwakili Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 11 Januari 2023. Sebanyak 12 peristiwa tersebut adalah: Peristiwa 1965-1966 Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985 Peristiwa Talangsari di Lampung 1989 Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Aceh 1989 Peristiwa Penghilang Orang Secara Paksa 1997-1998 Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 Peristiwa Trisakti dan Semanggi I-II 1998-1999 Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999 Peristiwa Simpang KKA Aceh 1999 Peristiwa Wasior Papua 2001-2002 Peristiwa Wamena Papua 2003 Peristiwa Jambo Keupok Aceh 2003