medcom.id, Jakarta: Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pemerintah bakal membentuk badan cyber guna memperkuat sektor pertahanan. Tapi dia membantah isu pembentukan badan tersebut bekerjasama dengan badan intelijen Amerika Serikat, Central Intelligence Agency (CIA).
Isu kerjasama itu diresahkan banyak pihak, lantaran bakal mengawasi arus komunikasi warga lewat sistem Big Data. Sistem itu kabarnya dapat mengambil data pembicaraan pribadi di aplikasi Whats App, Blackberrry Messenger, dan media sosial lainnya.
"Justru, pembangunan cyber sekuriti nasional ini dimaksudkan untuk menangkis serangan, khususnya dari luar yang bisa memperlemah bangsa," kata Luhut dalam keterangan rilisnya yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Staf Presiden, Minggu (23/8/2015).
Luhut menegaskan, pihaknya berencana menggandeng berbagai lembaga informasi pemerintah, seperti Lembaga Sandi Negara, Deputi bidang Cyber di berbagai kementerian lembaga, Kementerian Komunikasi dan informatika, dan para ahli bidang IT Indonesia.
Adapun tujuan utama pembentukan sistem keamanan siber (cyber) adalah agar gerak pemerintah di bidang teknologi informasi akan lebih padu dan seirama. Dia menjelaskan, meskipun masing-masing lembaga dan perusahaan pemerintah telah memiliki sistem pengamanan siber, namun badan cyber yang terintegrasi ini tetap dibutuhkan untuk kepentingan yang lebih luas.
“Jadi Tidak nyambung dengan isu sedot data,” tegasnya.
Purnawirawan jenderal TNI AD itu menerangkan, tugas dan fungsi KSP adalah memantau kinerja pemerintah dan memastikan program prioritas nasional dilaksanakan sesuai dengan visi misi Presiden Joko Widodo. Bukan memantau data percakapan masyarakat sendiri.
“Bukan memantau rakyat terkait keamanan nasional. Sistem cyber yang akan dibentuk bukan malah untuk memata-matai warga negara sendiri," pungkasnya.
medcom.id, Jakarta: Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pemerintah bakal membentuk badan
cyber guna memperkuat sektor pertahanan. Tapi dia membantah isu pembentukan badan tersebut bekerjasama dengan badan intelijen Amerika Serikat, Central Intelligence Agency (CIA).
Isu kerjasama itu diresahkan banyak pihak, lantaran bakal mengawasi arus komunikasi warga lewat sistem Big Data. Sistem itu kabarnya dapat mengambil data pembicaraan pribadi di aplikasi Whats App, Blackberrry Messenger, dan media sosial lainnya.
"Justru, pembangunan
cyber sekuriti nasional ini dimaksudkan untuk menangkis serangan, khususnya dari luar yang bisa memperlemah bangsa," kata Luhut dalam keterangan rilisnya yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Staf Presiden, Minggu (23/8/2015).
Luhut menegaskan, pihaknya berencana menggandeng berbagai lembaga informasi pemerintah, seperti Lembaga Sandi Negara, Deputi bidang
Cyber di berbagai kementerian lembaga, Kementerian Komunikasi dan informatika, dan para ahli bidang IT Indonesia.
Adapun tujuan utama pembentukan sistem keamanan siber (cyber) adalah agar gerak pemerintah di bidang teknologi informasi akan lebih padu dan seirama. Dia menjelaskan, meskipun masing-masing lembaga dan perusahaan pemerintah telah memiliki sistem pengamanan siber, namun badan
cyber yang terintegrasi ini tetap dibutuhkan untuk kepentingan yang lebih luas.
“Jadi Tidak nyambung dengan isu sedot data,” tegasnya.
Purnawirawan jenderal TNI AD itu menerangkan, tugas dan fungsi KSP adalah memantau kinerja pemerintah dan memastikan program prioritas nasional dilaksanakan sesuai dengan visi misi Presiden Joko Widodo. Bukan memantau data percakapan masyarakat sendiri.
“Bukan memantau rakyat terkait keamanan nasional. Sistem cyber yang akan dibentuk bukan malah untuk memata-matai warga negara sendiri," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)