Jakarta: Dewan Kehormatan (DK) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengecam upaya pihak tertentu menyebarkan framing untuk memfitnah kredibilitas media massa. Tuduhan disebarkan melalui daftar undangan perjalanan luar negeri Susi Pudjiastuti saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP).
"Hentikan penyebaran insinuasi dan fitnah yang bertujuan merusak kredibilitas wartawan dan media pers cetak, online, maupun elektronik, lebih- lebih yang tengah melaksanakan fungsi kontrol mengkritisi kebijakan pemerintah," kata Ketua DK PWI Ilham Bintang melalui keterangan tertulis, Selasa, 14 Juli 2020.
DK PWI menduga framing tersebut dimunculkan karena ada pihak yang dirugikan atas pemberitaan majalah Tempo yang menyoroti ekspor benih lobster. Mereka kemudian berusaha memojokkan wartawan dan pemimpin redaksi media pers dengan data insinuatif (tuduhan tak langsung) tersebut.
Ilham menyebut undangan yang disebarluaskan tersebut dibaratkan sebagai suap. Dia menegaskan upaya tersebut sebagai sebuah pelecehan kepada pers.
"Itu pelecehan kemampuan profesional dan integritas wartawan dan kredibilitas media pers," ungkap dia.
Undangan kepada media disebutnya hal biasa. Bahkan, pola ini sudah berlangsung lama. Undangan peliputan ke luar kota atau luar negeri selalu menyediakan fasilitas tiket dan hotel untuk wartawan. Fasilitas itu bukan bentuk suap pada wartawan untuk memengaruhi isi berita.
"Wartawan juga tahu undangan kementerian bukan biaya pribadi menteri, tapi biaya negara dari uang rakyat. Karenanya wartawan tentu hanya mempertimbangkan kepentingan negara dan rakyat," terang dia.
DK PWI memutuskan tidak ada kode etik yang dilanggar dalam kegiatan kunjungan jurnalistik wartawan bersama Susi ke luar negeri. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga didesak memberikan penjelasan agar masyarakat mengetahui secara transparan kegiatan jurnalistik yang dilakukan.
DK PWI juga meminta media dan pers tetap kritis. Terutama setiap kebijakan yang dinilai merugikan, menyimpang, dan berpotensi hanya menguntungkan pihak pihak tertentu.
"Jangan sampai ribut ribut soal insinuasi daftar pemred malah mengalihkan perhatian dari masalah yang sesungguhnya terkait kebijakan Kementerian KP", ujar dia.
Jakarta: Dewan Kehormatan (DK) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengecam upaya pihak tertentu menyebarkan
framing untuk memfitnah kredibilitas media massa. Tuduhan disebarkan melalui daftar undangan perjalanan luar negeri Susi Pudjiastuti saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP).
"Hentikan penyebaran insinuasi dan fitnah yang bertujuan merusak kredibilitas wartawan dan media pers cetak, online, maupun elektronik, lebih- lebih yang tengah melaksanakan fungsi kontrol mengkritisi kebijakan pemerintah," kata Ketua DK PWI Ilham Bintang melalui keterangan tertulis, Selasa, 14 Juli 2020.
DK PWI menduga
framing tersebut dimunculkan karena ada pihak yang dirugikan atas pemberitaan majalah Tempo yang menyoroti ekspor benih lobster. Mereka kemudian berusaha memojokkan wartawan dan pemimpin redaksi media pers dengan data insinuatif (tuduhan tak langsung) tersebut.
Ilham menyebut undangan yang disebarluaskan tersebut dibaratkan sebagai suap. Dia menegaskan upaya tersebut sebagai sebuah pelecehan kepada pers.
"Itu pelecehan kemampuan profesional dan integritas wartawan dan kredibilitas media pers," ungkap dia.
Undangan kepada media disebutnya hal biasa. Bahkan, pola ini sudah berlangsung lama. Undangan peliputan ke luar kota atau luar negeri selalu menyediakan fasilitas tiket dan hotel untuk wartawan. Fasilitas itu bukan bentuk suap pada wartawan untuk memengaruhi isi berita.
"Wartawan juga tahu undangan kementerian bukan biaya pribadi menteri, tapi biaya negara dari uang rakyat. Karenanya wartawan tentu hanya mempertimbangkan kepentingan negara dan rakyat," terang dia.
DK PWI memutuskan tidak ada kode etik yang dilanggar dalam kegiatan kunjungan jurnalistik wartawan bersama Susi ke luar negeri. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga didesak memberikan penjelasan agar masyarakat mengetahui secara transparan kegiatan jurnalistik yang dilakukan.
DK PWI juga meminta media dan pers tetap kritis. Terutama setiap kebijakan yang dinilai merugikan, menyimpang, dan berpotensi hanya menguntungkan pihak pihak tertentu.
"Jangan sampai ribut ribut soal insinuasi daftar pemred malah mengalihkan perhatian dari masalah yang sesungguhnya terkait kebijakan Kementerian KP", ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
