Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menargetkan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia meningkat di tahun 2024. Dengan nilai 45 berdasarkan indikator world justice project di lembaga Transparency International Indonesia (TII).
"Maka KPK mendorong indeks itu lebih tinggi, sehingga berkontribusi pada capaian CPI (Corruption Perseption Index) menjadi 45 di tahun 2024 nanti," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis 5 Maret 2020.
Ghufron mengatakan nilai IPK KPK tahun kemarin masih di angka 21 dalam indikator world justice project. Angka itu tergolong untuk ukuran lembaga pemberantas korupsi.
Baca: KPK Periksa Dua Lokasi di Jakarta Cari Nurhadi
KPK telah merancang empat fokus kerja. Di antaranya, pemfokusan penanganan korupsi di sektor bisnis, politik, aparat penegak hukum (APH), dan pelayanan publik. Empat fokus itu juga bakal dibuat sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo.
"Yaitu pembangunan SDM, infrastruktur, penyederhanaan regulasi termasuk didalamnya omnibus law, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi," ujar Ghufron.
IPK KPK secara keseluruhan ada di angka 40 pada 2019. Angka itu naik dua peringkat dari tahun sebelumnya yaitu 38. Dengan demikian, Indonesia bertengger di ranking 85 dari 180 negara yang disurvei oleh organisasi antikorupsi global itu.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menargetkan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia meningkat di tahun 2024. Dengan nilai 45 berdasarkan indikator
world justice project di lembaga Transparency International Indonesia (TII).
"Maka KPK mendorong indeks itu lebih tinggi, sehingga berkontribusi pada capaian CPI (Corruption Perseption Index) menjadi 45 di tahun 2024 nanti," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis 5 Maret 2020.
Ghufron mengatakan nilai IPK KPK tahun kemarin masih di angka 21 dalam indikator
world justice project. Angka itu tergolong untuk ukuran lembaga pemberantas korupsi.
Baca:
KPK Periksa Dua Lokasi di Jakarta Cari Nurhadi
KPK telah merancang empat fokus kerja. Di antaranya, pemfokusan penanganan korupsi di sektor bisnis, politik, aparat penegak hukum (APH), dan pelayanan publik. Empat fokus itu juga bakal dibuat sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo.
"Yaitu pembangunan SDM, infrastruktur, penyederhanaan regulasi termasuk didalamnya omnibus law, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi," ujar Ghufron.
IPK KPK secara keseluruhan ada di angka 40 pada 2019. Angka itu naik dua peringkat dari tahun sebelumnya yaitu 38. Dengan demikian, Indonesia bertengger di ranking 85 dari 180 negara yang disurvei oleh organisasi antikorupsi global itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
