Kamp Al-Hol di Suriah menjadi tempat tinggal keluarga dari anggota ISIS. Foto: AFP
Kamp Al-Hol di Suriah menjadi tempat tinggal keluarga dari anggota ISIS. Foto: AFP

Komnas HAM: Status Kewarganegaraan Tak Melekat di Paspor

Nasional isis WNI Gabung ISIS
Siti Yona Hukmana • 09 Februari 2020 05:30
Jakarta: Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) M. Choirul Anam mengatakan status kewarganegaraan seseorang tak hilang hanya dengan membakar paspor. Kewarganegaraan berganti jika ada pengakuan dari negara.
 
"Indonesia masih punya pintu lain yakni surat jalan layak paspor," kata Choirul di Pizza Kayu Api, The Maj Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 8 Februari 2020.
 
Status kewarganegaraan Warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS masih melekat meski mereka berbaiat ke ISIS. Faktor itu tak bisa melunturkan status kewarganegaraan mereka.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Coba dibayangin, mereka mengaku orang ISIS. Padahal ISIS itu bukan negara, terus dia luntang lantung di dunia ini tanpa status itu juga enggak boleh. Indonesia punya kewajiban menyelamatkan mereka," ujar Choirul.
 
Choirul menjelaskan, status kewarganegaraan berubah dengan sejumlah syarat. Syarat termaktub dalam undang-undang kewarganegaraan dan peraturan imigrasi.
 
"Jadi, ketika seseorang mendeklarasikan bahwa dirinya bukan bagian negara Indonesia dengan membakar paspor itu enggak cukup. Dia harus memegang surat dari negara lain bahwa dia diterima oleh suatu negara," jelas Choirul.
 
Komnas HAM: Status Kewarganegaraan Tak Melekat di Paspor
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) M. Choirul Anam. Foto: Medcom.id/ Siti Yona Hukmana
 
Sementara, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyatakan status kewarganegaraan WNI itu otomatis hilang jika merujuk pada fakta-fakta yang tersedia. Seperti, bukti video pembakaran paspor tak lama setelah para WNI itu bergabung dengan ISIS dan secara sukarela mereka bersumpah kepada ISIS.
 
"Otomatis ke-600 WNI itu kehilangan kewarganegaraan karena memenuhi dua unsur tersebut. Tak terkecuali yang berstatus perempuan dan anak karena mereka ikut disumpah," kata Hikmahanto.
 
Pengajar dari Universitas Indonesia itu merujuk dua pasal di UU No 12 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan, yakni:
 
Pasal 23 huruf d
Kehilangan kewarganegaraan karena masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden; dan
 
Pasal 23 huruf f
Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.
 
Ada sekitar 600 warga eks ISIS. Rinciannya, 47 berstatus tahanan dan 553 orang sebagian besar berada di kamp pengungsian.
 
Rencananya mereka akan dideportasi ke Indonesia. Pemulangan mereka menuai polemik, sebab ditakutkan membawa paham radikalisme itu ke Indonesia.

 

(WHS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif